Pasangan Asyik Terancam Absen di Debat Ketiga

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
SERU: (kiri kanan) Empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwal kamil – Uu Ruzhanul Ulum, Tb Hasanuddin – Anton Charliyan, Sudrajat – Ahmad Syaikhu, Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi saat melakukan Debat Pilgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Kota Depok, Senin (14/5) malam. Tema yang diangkat pada debat kedua tersebut adalah menyangkut lingkungan hidup, sumber daya alam (SDA), energi pangan, pertanian, kelautan, kehutanan dan pertambangan.

DEPOK – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu “Asyik” terancam absen pada debat publik ketiga Pilgub Jabar, jika terbukti melanggar tata tertib Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debat kedua di Universitas Indonesia, Kota Depok, Senin (14) malam.

Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat menyebutkan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu penilaian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait bobot pelanggaran administrasinya.

“Sanksinya bisa berupa teguran, teguran tertulis, hingga tidak diperbolehkan ikut debat pada debat terakhir,” kata Yayat, Kamis (17/5).

Sebelumnya, Bawaslu Jabar telah memanggil KPU untuk meminta penjelasan secara rinci mengenai kisruh yang terjadi dalam debat kedua di UI. Dari hasil pertemuan tersebut, Bawaslu menyimpulkan bahwa Sudrajat-Syaikhu telah melanggar tata tertib pelaksanaan debat publik karena membawa atribut di luar ketetapan KPU. Bawaslu juga telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU yang nantinya bisa dijadikan dasar penetapan sanksi pasangan Sudrajat-Syaikhu.

Menurut Yayat, KPU akan mengkaji surat rekomendasi dari Bawaslu paling lambat tujuh hari ke depan. Setelah itu, KPU baru memutuskan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Sudrajat-Syaikhu. “Lebih cepat lebih baik, tapi paling lambat tujuh hari,” tegas Yayat.

Yayat juga menyebut, KPU kecolongan terkait kasus pernyataan dan kaos yang menyinggung pergantian presiden yang dilontarkan pasangan Asyik sehingga terjadi kisruh antarpendukung pasangan calon. Yayat yang saat itu berada tidak jauh dari pasang calon tidak mengetahui bahwa Syaikhu membawa kaus yang menyinggung soal pergantian presiden. Bahkan ia juga meyakini, pasangan calon lain yang jaraknya saling berdekatan tidak menyadari hal tersebut.

Dari segi aturan, kata dia, para pasangan calon diperbolehkan membawa atau memakai alat peraga kampanye dengan kategori bahan halus, seperti kaus. “Pasangan calon boleh membawa atribut pasangan calon dengan bahan halus. Kalaupun itu atribut calon, kalau keras seperti botol atau papan, dilarang. Saya jelaskan, atribut yang dibawa bukan atribut pasangan calon tapi atribut lain, tidak sesuai dengan tata tertib,” katanya.

Berkaca pada insiden tersebut, KPU menyiapkan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang saat debat ketiga. KPU akan melakukan rapat koordinasi kembali dengan seluruh tim pemenangan pasangan calon.

Terpisah, Bawaslu masih mencari aturan yang dilanggar oleh pasangan Asyik dalam debat pemilihan gubernur Jawa Barat, di Kampus UI, Senin (14/5). “Masih dikaji dulu nanti, kesimpulan melanggar apa,” kata Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/5).

Ia menargetkan, kajian bisa selesai dalam waktu dekat dan Bawaslu bisa segera mengambil keputusan. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya mencium adanya dugaan pelanggaran dari aksi pasangan Asyik yang menimbulkan kericuhan di bangku penonton tersebut. Oleh karena itu lah, Bawaslu Jabar langsung memanggil Sudrajat-Syaikhu setelah kejadian. “Sudah diklarifikasi di Jabar. Langsung hari kejadian malam, hari berikutnya langsung dipanggil,” ucapnya.

Sementara itu, DPP Partai Gerindra mengaku terkejut jagoannya di Pilkada Jabar 2018, Sudrajat-Syaikhu mendapatkan sanksi dari KPU dan Bawaslu Jabar. Sanksi dari KPU ini diberikan terkait polemik kemunculan kaos #2019GantiPresiden dalam debat kandidat Pilgub Jabar 2018.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku terkejut dan menyesalkan ketika mendapatkan kabar bahwa KPU Jawa Barat sudah menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada pasangan Asyik atas masalah tersebut. Menurutnya, sanksi yang diberikan KPU Jabar dan kemudian dibenarkan Bawaslu adalah kekeliruan. Apa yang dilakukan pasangan Asyik di debat kandodat sama sekali tidak melanggar aturan apapun.

“Tindakan Paslon Asyik menunjukkan kaos #2019GantiPresiden dan mengucapkan ‘kalau Asyik menang, insya Allah 2019 ganti presiden’ sama sekali tidak melanggar larangan kampanye,” jelasnya.

Selain itu, ia menilai KPU Jabar telah berbuat ketidakadilan dalam proses itu. Slogan-slogan bernada kampanye pun disuarakan paslon lain dalam debat tersebut. “KPU dan Bawaslu Jawa Barat tidak bersikap adil dengan tidak memproses tindakan paslon nomor urut 2 yang menyanyikan lagu berisi kalimat Hidup Pak Jokowi,” tukasnya.

You may also read!

150 Pelajar Diare Massal, Dinkes Depok: Tunggu Hasil Lab 14 Hari

DEPOK – Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Pondok Duta, tengah dirundung musibah. Sejak Rabu (10/10) hingga kemarin, sekolah di

Read More...

Depok Masuk 10 Besar Smart Sanitation

DEPOK – Warga Depok mesti tahu ini. Ternyata kemarin, Kota Depok masuk 10 nominasi Smart Sanitation Award 2018 (SSA)

Read More...

Kajian Ganjil-Genap Depok Lelet

DEPOK – Gaung penerapan sistem ganjil-genap di Jalan Margonda Raya, saat weekend sabtu dan minggu sepertinya hanya angan-angan saja.

Read More...

Mobile Sliding Menu