Korban First Travel Kecewa atas Tuntutan Jaksa PN Kota Depok

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
SIDANG TUNTUTAN FIRST TRAVEL : Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU di Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (7/5). Jaksa Penuntut Umum menuntut Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan dituntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 10 Miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan penjara sedangkan Kiki Hasibuan dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 5 Miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.

DEPOK – Sejumlah korban penipuan First Travel mengaku kecewa dengan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam sidang kasus First Travel yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin (7/5). JPU dalam kasus ini menuntut terdakwa dengan 20 tahun penjara.

Salah satu korban yang juga agen First Travel, Surya Justina menyebutkan, tuntutan jaksa tersebut tidak sebanding dengan kerugian jamaah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Saya tidak setuju dan sangat keberatan, seharusnya dia dituntut seumur hidup. Saya rugi Rp1 miliar, sedangkan jamaah saya sekitar seratus orang dan mereka semua kecewa,” kata Surya kepada Radar Depok.

Dalam persidangan JPU menuntut majelis hakim menjatuhkan vonis kepada bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan masing-masing pidana 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Mereka dianggap terbukti melakukan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. ‎Tuntutan dibacakan JPU Heri Jerman di ‎Pengadilan Negeri Depok.

“Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakakan terdakwa 1 Andika Surachman dan terdakwa 2 Annies Desvitasari Hasibuan telah terbukti melakukan penipuan secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Heri Jerman.

Keduanya juga dinilai terbukti menyamarkan asal usul harta kekayaannya secara bersama-sama yang didapat dari uang para jamaah. Sementara itu, Adik Anisa, Siti Nurhaida Hasibuan alias Kiki. dituntut berbeda JPU hanya menuntut Kiki pidana 18 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun kurungan. JPU juga menyertakan persoalan pengembalian aset First Travel guna kepentingan para jamaah yang menjadi korban dalam tuntutannya.

“Menyatakan barang bukti berupa nomor 1-529 dikembalikan kepada para calon jamaah First Travel melalui pengurus pengelolaan aset korban First Travel,” tutur Heri Jerman.

JPU menyatakan, semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam dakwaannya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal berlapis. Andika dan Anniesa didakwa melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Siti disangkakan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang TPPU jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketiga terdakwa memiliki peran berbeda saat menjalankan jasa perjalanan umrah First Travel. Andika Surachman menduduki posisi Direktur Utama First Travel. Sedangkan isterinya, Anniesa menjabat Direktur First Travel. Kiki menjadi Komisaris Utama sekaligus mengurusi keuangan First Travel.

Persoalan bermula saat First Travel menawarkan paket promo murah 2017 senilai Rp14.300.000 perorang. Paket tersebut jauh lebih murah ketimbang biaya umrah pada umumnya yang mencapai Rp20 juta perorang. Padahal, lanjut Heri, terdakwa mengetahui biaya yang ditawarkan tak mencukupi guna pemberangkatan. Tak hanya itu, uang setoran justru digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa. “Tidak digunakan (bagi) peruntukkannya (para jamaah),” kata Heri.

JPU juga mengungkapkan uang jamaah mengalir untuk membiayai plesiran terdakwa ke luar negeri, pembelian aset rumah, mobil, perusahaan hingga pembelian koleksi tas mewah, jam tangan, cincin berlian. Korps Adhiyaksa meyakini para terdakwa menyamar asal usul harta kekayaannya yang diperoleh secara tak sah tersebut.

Upaya penyamaran dilakukan dengan memindahkan uang jamaah ke rekening pribadi serta menggunakannya untuk pembelian aset tertentu. Akibat tindakan terdakwa, sebanyak 50 ribu jamaah gagal berangkat umrah. Mendengar tuntuan jaksa, Hakim Ketua Sobandi mempersilahkan terdakwa dan penasihat hukumnya guna melakukan pembelaan. Pembelaan akan dilakukan secara pribadi oleh terdakwa dan penasehat hukum. ‎”Persidangan kita tunda (hingga) Rabu 16 Mei 2018 untuk mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa,” ujar Sobandi. (rub)

You may also read!

dahlan iskan

Tahun Taiwan

  Oleh: Dahlan Iskan   DI tahun 108 ini Taiwan menyatakan merdeka. Secara tidak langsung. "Tanpa menyatakan merdeka Taiwan sudah merdeka," ujar

Read More...
calon haji depok tes kesehatan

1.708 Calhaj Depok Tes Kesehatan

ILUSTRASI : Keluarga melepas keberangkatan jemaah calon haji Kloter 30 di Halaman Balaikota Depok. FOTO

Read More...
gerindra menuju pilkada depok

Sinyal Jabar ke Pradi, Keingian Akar Rumput

KONSOLIDASI : Jajaran Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Depok usai menggelar rapat konsolidasi di Kantor

Read More...

Mobile Sliding Menu