Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok: Bawaslu Harus Transparan!

In Politika
FOTO: Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo.

DEPOK Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengharapkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), terkait insiden yang terjadi dalam debat Pilgub Jabar 2018, di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok, Senin (14/5). Ini lantaran sempat terjadi keramaian antar pendukung Sudrajat – Ahmad Syaikhu (Asyik) dengan TB Hasanuddin – Anton Charliyan (Hasanah).

“Ketika memang didapati dan dianggap ada pelanggaran, tolong segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan, jangan dibiarkan. Termasuk dengan debat kemarin. Ketika kami sudah melayangkan laporan. Hasilnya harus disampaikan ke publik,” kata pria yang akrab disapa HTA ini, saat ditemui Radar Depok di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (16/5).

HTA mengungkapkan, adanya kejadian saat akhir debat sangat disesalkan, karena terkait penggunaan hastag sempat menjadi masalah di luar yang kemudian menimbulkan ketidak tenangan di masyarakat.

“Di Jakarta sempat beberapa kali terjadi insiden akibat kaos dengan hastag itu (#2019GantiPresiden). Sangat disayangkan ketika debat publik dicederai oleh aksi yang menurut saya menjadi bagian daripada teror,” ungkap HTA.

Ketua DPRD Kota Depok ini menilai aksi yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 tersebut merupakan hal yang memprovokasi lantaran bukan pada tempatnya. “Ini kan debat Pilgub, belum waktunya, belum masuk tahapan kampanye Pilpres. Masih di 2019 itu,” papar HTA.

Bahkan, lanjut dia, dari KPU dan Bawaslu Jabar sudah sepakat, tema yang akan dibahas meliputi lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, pertanian, kelautan, kehutanan, dan pertambangan.

“Aturannya sudah jelas. Di luar itu tidak boleh. Bahkan, saat kami masuk ruangan pun di larang membuat alat peraga,” tegasnya.

Atas insiden itu, sambung HTA, sudah dilaporkan Tim Sukses Hasanah ke KPU dan Bawaslu Jabar. Ia berharap agar kejadian tersebut tidak terulang tidak hanya di Kota Depok dan Jabar. Tetapi, di seluruh nusantara.

“Ketika Kang Hasan memerintahkan kami untuk mundur dan tenang. Tentunya kami fatsun, biar ini ditindaklanjuti sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” terang HTA. (cky)

You may also read!

Kejari Depok Irit Bicara

DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok masih belum buka-bukaan, terkait pengembalian berkas rasuah Jalan Nangka, Tapos ke Polresta Depok.

Read More...

Zoss Ada 51 Titik di Depok

DEPOK – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, terus menambah keberadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss). Hal itu dilakukan untuk memberikan

Read More...

RS Harapan Depok Tantang YLCC di Pengadilan

DEPOK – Sengketa sewa menyewa gedung antara YLCC dengan RS Harapan Depok, akhirnya akan berujung dimejahijaukan. Kemarin, RS Harapan

Read More...

Mobile Sliding Menu