In Ruang Publik

“Mengejar Target PAD Kota Depok”

Oleh

Yuli Ary Ratnawati

Magister Ekonomika Pembangunan

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Gadjah Mada

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak khayal lagi merupakan barang mahal bagi pemerintah daerah kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Pesaing terberat dalam sumber pendapatan daerah yang hampir mendominasi diseluruh pemerintah daerah adalah pendapatan transfer. Hal tersebut juga terjadi di pemerintah daerah Kota Depok, tercatat dari common size Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2011-2016 (sumber :LHP BPK RI LKPD Kota Depok tahun 2012-2016) bahwa PAD memiliki porsi sebesar 29-33 % saja sedangkan pendapatan transfer memiliki porsi yang dominan yaitu sekitar 65-70% selama kurun waktu 5 tahun tersebut. Tren pertumbuhan PAD juga menunjukkan angka yang semakin menurun dari pertumbuhan sebesar 67,89% (2012) menjadi hanya 12,72% (2016) atau secara angka realisasi PAD tahun 2012 sebesar Rp. 282.,74 miliar dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 922.,29 miliar. Dilihat secara nominal memang menunjukkan kenaikan namun pertumbuhan tiap tahunnya semakin menurun.

Kecenderungan penerimaan dari PAD juga dapat ditunjukkan dari rasio efektifitas PAD, yaitu perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD, yang juga mengalami tren menurun selama periode tahun 2012-2016, dimana ditahun 2012 rasionya sebesar  122,37% dan  tahun 2016 sebesar 108,89 %. Meskipun demikian rasio efektifitas PAD dipandang masih efektif karena nilainya diatas 100%, namun bukan berarti PAD Kota Depok sudah melimpah karena target PAD yang ditetapkan hanya mengalami kenaikan sedikit tiap tahunnya. Sisi lain yang menunjukkan eksistensi struktur PAD yang masih lemah adalah melalui derajat kontribusi BUMD, yaitu perbandian antara penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan total penerimaan PAD. Angka yang didapat adalah 1,15 % di tahun 2012, tren antara tahun 2012-2016 terus menurunyaitu 0,82% di tahun 2016, menunjukkan bahwa kontribusi BUMD yang ada di Kota Depok belum optimal dalam menyumbang PAD dalam kurun waktu 5 tahun.

Dengan terlihatnya indikasi-indikasi diatas, Pemerintah Kota Depok sadar akan kondsi tersebut sehingga melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJ MD) 2019-2021, pada Misi 1 dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah dan misi 3 dengan arah kebijakan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencoba untuk melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka mengejar target PAD, seperti yang disampaikan oleh Walikota Depok, Muhammad Idris bahwa seluruh jajaran pemerintah Kota Depok akan menargetkan kenaikan PAD sebesar 9,29 % ditahun 2019. Hal itu bukan tanpa alasan, karena sejak lama beliau sudah mengamati pengelolaan PAD yang belum efektif dan efisien sehingga berakibat pada pertumbuhan PAD yang terus menurun.

Jika kita kembali ke struktur dan common size PAD Kota Depok rata-rata selama kurun waktu 5 tahun terdapat hasil pajak daerah (76,65%), hasil retribusi daerah (8,22%), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (1,33 %) dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (13,81%). Maka dari situ dapat diindentifikasi sektor-sektor mana yang harus digenjot dalam proses percepatan menaikkan PAD.Widayat (1995) mengatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara instensifikasi (mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada) dan ekstensifikasi (melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru).

Dari sisi intensifikasi, dilihat dari analisis potensi pajak dan retribusi di daerah,secara rata-rata dalam 5 tahun didapat bahwa yang menduduki potensi pajak prima adalah hanya Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan seperti pajak hotel, reklame, dan hiburan masih di terbelakang. Padahal kondisi jumlah reklame dan hotel di Kota Depok tidaklah sedikit,

 

Gambar 1 Analisis Potensi Pajak Daerah Pemerintah Kota Depok

harus segera dilakukan penertiban yang kontinyu oleh pihak terkait. Hal yang sama juga di pajak restoran juga masih menempati potensi potensial padahal jumlah restoran yang berdiri sendiri ataupun yang berada  di komplek pertokoan sangat banyak. Sekitar 15 pusat perbelanjaan/mall besar di Kota Depok adalah potensi besar yang menjanjikan sebagai sumber pajak daerah.

 

Gambar 2 Analisis Potensi Retribusi Pemerintah Kota Depok

Sedangkan jika dilihat dari analisis potensi retribusi dalam kurun waktu 5 tahun retribusi pelayanan kesehatan menempati area prima, pelayanan pasar menempati area potensial, dan masih banyak retribusi yang di area terbelakang. Sedangkan dari sisi ekstensifikasi, diperkirakan kedepan akan sangat mungkin terjadi pergeseran terkait retribusi pelayanan pasar ke area prima karena beberapa pembagunan pasar yang baru yang telah selesai ataupun yang sedang direncanakan seperti Pasar Musi, Sawangan, Bojongsari dan beberapa pasar yang akan dibangun kedepan akan memberikan kontribusi yang positif bagi pemasukan retribusi daerah Kota Depok.

You may also read!

850 Restoran di Depok Belum Bayar Pajak, Dewan: Perlu Pendekatan Persuasif

DEPOK – Guna mengetahui sebuah restoran belum membayar pajak, dan upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor tersebut, pada 2019

Read More...

Pohon Natal Setinggi 15 Meter Sambut Pengunjung Mall

DEPOK – Memasuki libur panjang anak sekolah, Hari Natal (25/12), serta tahun baru, sejumlah pusat perbelanjaan dan hiburan di

Read More...

Pasokan Listrik Natal-Tahun Baru Aman

DEPOK – PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat (TJBB) memastikan akan menjaga pasokan listrik di Jawa Barat dan

Read More...

Mobile Sliding Menu