Kompak Tolak Eksekusi Pasar Kemirimuka Depok

In Metropolis
ACHMAD FACHRY/RADARDEPOK
AKSI PROTES: Massa dari pedagang Pasar Kemirimuka melakukan aksi unjuk rasa menolak eksekusi lahan pasar di depan Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin.

DEPOK – Gelombang besar menolak eksekusi Pasar Kemirimuka membulat. Kemarin, warga, pedagang, Pemkot Depok dan Wakil Rakyat Depok sepakat menolak pasar rakyat tersebut dieksekusi, Kamis (19/4). Ratusan pedagang sekira pukul 10:00 WIB sudah membanjir pelataran Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pedagang membawa spanduk dan sayuran sebagai simbol perlawanan. Mereka meminta, agar nasibnya bisa diperhatikan. Karena berkaitan dengan kehidupan mereka.

Ditengah kerumunan, Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo langsung mengambil alih orasi. Dihadapan ratusan pedagang, Hendrik menegaskan DPRD akan mempertahankan keberadaan Pasar Kemirimuka. Setelah berorasi sekitar 10 menit, pedagang kembali melanjutkan demonya. Setelah beres menyampaikan aspirasinya, perwakilan pedagang diterima PN Depok.

Kepada Harian Radar Depok, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menegaskan, jika tetap dilakukan eksekusi, ribuan pedagang yang ada akan di kemanakan. Terlebih, mau memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Ini kan sudah harus dipikirkan. Maka, kami harus melakukan koordinasi dengan PT Petamburan, minimal menunda eksekusi tersebut. Kami juga akan melakukan negoisasi, Pasar Kemirimuka itu harus tetap dipertahankan sebagai pasar tradisional, tetapi dengan ditata menjadi lebih rapi lagi,” kata pria yang akrab disapa HTA ini.

Intinya, kata HTA jangan ada penggusuran, sebab ribuan orang terancam kehilangan mata pencaharian, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. “Ini juga tahun politik di Depok. Jangan sampai penggurusan itu menimbulkan permasalahan baru, tidak kondusifnya di Kota Depok, ini jelas harus dipikirkan bersama-sam,” tegasnya.

Saat ini, HTA mengaku sudah melayangkan surat ke PN Depok dan Polresta Depok untuk melakukan penundaan eksekusi. Ia berharap agar surat tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam menunda eksekusi. Ia pun meminta, agar pihak Pemkot Depok membela dan memberikan solusi untuk para pedagang. Menurut dia, solusi yang paling memungkinkan saat ini adalah menunda eksekusi.

“Mau relokasi, sampai saat ini kami juga belum tahu, ada lahan tidak. Saya tidak berfikir ada relokasi, mereka harus dipertahankan,” ujarnya.

Kendati sudah inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tapi, dia dan DPRD akan mencoba mendiskusikan masalah ini ke pihak terkait agar ada solusi. “Saya mau itu dipertahankan. Jika status kepemilikannya sudah inkrah dan ditetapkan oleh MA, kalau bisa pemerintah daerah bayar itu tanah dengan harga yang sesuai,” tegas HTA.

Dia mengaku, terpanggil untuk menemui pedagang karena tidak ingin ada eksekusi Pasar Kemirimuka, karena itu menjadi penghidupan mereka dan keluarganya. “Ribuan loh nyawa. Ini menyangkut penghidupan masyarakat menengah ke bawah, pedagang-pedagang kecil terancam. Bagaimana keluarga dan anak-anak mereka. Apalagi menjelang puasa, makanya saya meminta agar tidak ada eksekusi,” ucap HTA.

FOTO: Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo

Beres menyatakan sikapnya, pedagang menyambangi Pemkot Depok untuk beraudiensi. Perwakilan pedagang diterima Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dan sejumlah OPD. “Sampai titik darah penghabisan kami akan mempertahankan pasar ini,” kata Koordinator aksi, Karno.

Ia menegaskan, pedagang menolak adanya rencana eksekusi lahan yang ada di Pasar Kemirimuka dan minta PN Depok membatalkan kegiatan tersebut yang direncanakan tanggal 19 April 2018 mendatang.

“Kami menolak eksekusi dan itu harga mati bagi pedagang. Kami meminta pihak terkait untuk memeriksa sejumlah oknum ASN Kota Depok yang terlibat dalam merubah SPPT lahan di pasar Kemirimuka,” tegasnya.

Sementara, salah seorang pedagang, Narto meminta agar PN Depok tidak berpihak ke pengembang. ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah berdagang puluhan tahun di lokasi tersebut “Kami di pasar tersebut sudah puluhan tahun,” ujar pedagang buah Pasar Kemirimuka tersebut.

Sementara, perwakilan pedagang lainnya, H Widodo mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi ini sejak lama. Namun, tidak pernah diajak bicara. Ia berharap dengan pergerakan ini, semua elemen pemerintahan terbuka untuk menolong nasib rakyat para pedagang di Pasar Kemirimuka.

“Kami sangat berharap sekali dengan aksi kita ini. Kami pedagang Pasar Kemiri adalah warga yang baik, dan kami tidak pernah menentang undang-undang pemerintah, yang mendukung perekonomian rakyat, maka itu kami menolak eksekusi pasar tradisional Kemirimuka, kami tidak akan bisa memberi nafkah dan menyekolahkan anak-anak kami, karena sumber rejekinya dirampas,” ucap Widodo.

Menimpali hal ini, Walikota Depok, Mohammad Idris menegaskan, Pemerintah Kota Depok keberatan atas rencana pelaksanaan eksekusi Pasar Kemirimuka yang akan dilakukan PN Depok. “Saya  sudah berkoordinasi dengan PN, bahkan pagi-pagi sudah ke sana sebelum aksi demo pedagang,” kata Idris kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Pemerintah Kota Depok kata dia, akan berusaha untuk kepentingan hajat orang banyak. Untuk menyelesaikan permasalahan ini tentu keputusan lah yang bisa menyelesaikan sengketa lahan pasar tersebut di meja hijau. Artinya, pemkot akan mengugat kembali dengan bukti-bukti baru. “Sekali lagi kami (Pemkot) keberatan,” ucapnya.

Sementara, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, usai menerima audensi para perwakilan pedangang Pasar Kemirimuka mengatakan, adanya putusan PN Bogor no: 36/pdt/G/2009/PN.Bgr jo. Putusan pengadilan tinggi Bandung no: 256/pdt/2010/PT. Bdg jo.Putusan MA no: 695 K/pdt/2011 jo putusan MA no: 476 PK/pdt/2013 adalah putusan yang  non executable.

Sebab, sambung Pradi karena Amar putusan angka 6 putusan PN Bogor tidak menyebutkan secara jelas mengenai obyek yang akan dieksekusi.

Lalu, status tanahnya sudah beralih menjadi tanah negara karena HGB no.68/Kemirimuka telah berakhir haknya pakai pada tanggal 4 oktober 2008 lalu. “Kami tetap menolak eksekusi,” katanya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok, Nina Suzana mengatakan, keberatan Pemkot Depok atas keputusan esekusi Pasar Kemirimuka ada beberapa poin.

Mneurutnya, di atas tanah Pasar Kemirimuka telah berdiri bangunan yang dibiayai oleh APBD Depok dan terinventarisasi sebagai aset milik Pemkot Depok.

“Aset itu dibangun Pemkot Depok, di mana pasca kebarakan  2005 telah melakukan pembangunan kembali terdiri ada blok D ada 115 los kios, blok 192 unit, dan F 188 unit roku los,” sebut Nina.

Jadi apa bila ada penyitaan dan di esekusi dari pihak PN maka mereka melanggar Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dimana tegas dia, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan.

Lanjut dia, terkati penetapan ketua PN Depok no. 04/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2015/PN.Depok yang akan melaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan. Kata Nina, penetapan itu  bertentangan dengan hukum kerena melebihi amar putusan.

Bahkan,  PN Depok telah melakukan penafsiran sendiri atas amar putusan karena secara hukum tidak dibenarkan PN Depok melakukan penafsiran kembali atas putusan yang akan dieksekusi.

“Siapa pun harus taat kepada hukum. Pasar ini tidak bisa diesekusi apa lagi disita,” kata dia.

Dirinya menyakini bahwa tidak ada esekusi pasar. Dan pihak pemkot akan menguat kembali kerena ada bukti baru yakni permohonan peminjaman dokumen asli keputusan gubernur Jawa Barat. “Surat ini dikeluarkan pada 7 November 2012 lalu,” kata Nina.

Di dalam surat tersebut, tertulis bahwa Surat Keputusan Gubernur Jabar No.593.82/SK.216.S/AGR-DA/177-86 tanggal 26 Desember 1986.

Tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas lima hektar di Desa Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kotif Depok, Kabupaten Daerah TIngkat II Depok untuk pembangunan pasar di Depok lama atas nama PT Petamburan Jaya Raya.

“Lalu, ditambah lagi adanya surat keputusan gubernur jabar no.593.82/SK.3003.S/AGR-DA/289-89 tanggal 31 Maret 1989 tentang perpanjang masa berlaku surat Keputusan Gubernur Jabar tersebut ditujukan pada PT.Petamburan Jaya Raya,” sebut dia.

Hal sama juga dikatan Kepala Disdagin Depok Kania Parwanti dalam hal ini Pemkot Depok ingin melakukan yang terbaik. Kata dia, pihaknya sering berkomunikasi dengan para pedangang. “Atas keputusan amar ada yang tidak jelas, kami dan Walikota Depok atas pemkot keberatan adanya esekusi ini,” tandas Kania.(cky/irw/cr2)

You may also read!

1 Gol Liverpool Jadi Rp1.000 di Depok

DEPOK – Komunitas Bigreds Depok mengadakan nonton bareng (Nobar) pertandingan sepak bola Liverpool melawan Paris Saint Germain di sebuah

Read More...

Spanduk Larangan Terbentang di Jalan Belimbing, Kota Depok

DEPOK – Sampah sudah mulai jarang terlihat dikawasan Kampung Belimbing tepatnya di Jalan Belimbing 1 RW1, Kelurahan Depok, Kecamatan

Read More...

Pemkot Depok Kenalkan Aplikasi DSW

DEPOK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok menyosialisasikan aplikasi Depok Single Window (DSW) kepada masyarakat. Bahkan Walikota

Read More...

Mobile Sliding Menu