Pedagang Siaga, PN Depok Keukeuh Eksekusi

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
KOMPAK MENOLAK EKSEKUSI : Sejumlah pedagang berkumpul untuk menolak adanya eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka oleh Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin.

DEPOK – Ribuan pedagang Pasar Kemirimuka untuk sementara bisa lega sebentar. Kemarin, kendati ada penundaan eksekusi, pedagang tetap siaga. Sikap itu dilandasi belum adanya informasi lebih lanjut dari Pengadilan Negeri (PN) kepada pedagang.

“Tidak ada esekusi Kamis (19/4) yang sudah ditetapkan. Tapi kami  tetap siaga,” ucap Panitia Aksi Damai Pasar Kemirimuka, Sriyono kepada Radar Depok, kemarin.

Kesiagaan para pedangang pasar, sambung Sriyono bahwa Pengadilan Negeri (PN) Depok belum memberikan informasi resmi kepada para pedagang. “Kami diberi tahu dari polisi tidak ada esekusi hari ini (kemarin). Pedagang merasa lega ditunda sementara. Tetap kami siaga,” ungkapnya.

Pria yang sering disapa Lulu ini berharap, tidak ada esekusi pasar. Bagaimana pun juga lahan pasar adalah milik negara, yakni Pemerintah Kota Depok.  “Harapan pedagang satu tidak ada esekusi, ini mata pencarian kami untuk memenuhui kebutuhan hidup,” katanya berharap besar kepada Pemerintah Depok.

Masih di lokasi yang sama, Kuasa Hukum Pasar Kemirimuka, Leo Prihadiyansah menyakini, Pemkot Depok akan memenangkan permasahan ini. Artinya dengan kesungguhan untuk mengugat kembali PT Petamburan Jaya Raya.

Meski keputusan sudah dimenangkan pihak swasta di Makamah Konsitusi. Namun, masih ada celah hukum bagi pemerintah daerah untuk memenangkan masalah ini di meja hijau. “Saya yakin Pemkot Depok menang, jelas lahan pasar ini milik negara,” ucap Leo.

Terpisah, Ketua PN Kota Depok, Sobandi menyampaikan, penundaan eksekusi dikarenakan pihak Polresta Depok, belum bersedia memberikan bantuan berupa anggota untuk melakukan pengamanan pada saat ekseskusi. Sehingga tidak ada jaminan keamanan bagi eksekutor. “Hari ini kami tunda untuk melakukan ekseskusi. Pasalnya, pihak Kapolresta Depok belum siap memberikan bantuan keamanan,” kata Sobandi, Kamis (19/4).

Menurutnya, ada surat dari Kapolresta Depok Rabu (18/4) yang menolak permohonan pengamanan dengan pertimbangan kondisi Kamtibmas. Dikarenakan permohonan pengamanan tidak dikabulkan Polres Depok, maka PN Depok menunda eksekusi deklarasi Pasar Kemirimuka. “Jadi intinya karena situasi dan keamanan saja, makanya ekseskusi ditunda. Tapi nanti kami akan rundingkan mengenai langkah selanjutnya,” katanya.

Meski hari ini terjadi demo, lanjut Soebandi, penundaan tidak akan mempengaruhi keputusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan. “Jadi eksekusi akan terus dilakukan. Cuma tanggal dan waktu kami belum bisa putuskan. Dan tidak akan mempengaruhi keputusan sebelumnya,” ungkapnya.

Menurutnya, terkait dukung Pemkot Depok dan DPRD Depok serta beberapa pejabat lain yang meminta agar ekseskusi Pasar Kemirimuka ditunda, bukanlah bentuk intervensi.

“Bagi saya itu bukan intervensi. Wajar, mungkin Walikota Depok memberikan dukungan agar eksekusi tidak dilakukan karena Pemkot Depok juga menjadi pihak tergugat. Tapi sekali lagi terkait ekseskusi tetap akan dilaksanakan, tinggal waktunya kapan itu yang belum ditentukan,“ kata Sobandi.

Sementara, Direktur PT Petamburan Jaya Raya (PJR), Yudhy Pranoto Yunanto mengaku, sudah selama 11 tahun PT PJR mencari keadilan yang akhirnya didapatkan melalui proses persidangan hukum, dan sudah diputuskan MA berkekuatan hukum tetap (inkracht). “Seharusnya pihak pengamanan mendukung eksekusi ini sehingga eksekusi deklarasi Pasar Kemiri Muka dapat dilaksanakan,” tegasnya.

PT PJR menjamin dalam eksekusi deklarasi Pasar Kemirimuka tidak ada penggusuran, tidak ada pembongkaran dan tidak ada pengosongan. “Para Pedagang jangan khawatir, pedagang masih bisa berjualan/berdagang seperti kesehariannya,” kata Yudhy.

Mengenai obyek eksekusi deklarasi Pasar Kemirimuka sudah diterangkan secara jelas dalam amar Putusan MA yang sudah inkracht. Obyek eksekusi deklarasi tersebut berdasarkan Putusan MA yang sudah inkracht adalah sesuai dengan HGB Nomor 68 gambar situasi 16527 Tahun 1988 atas nama PT. Petamburan Jaya Raya, yang diblokir Walikota Depok pada Tahun 2004 di BPN. “Padahal HGB tersebut masih aktif karena baru berakhir Tahun 2008,” ungkapnya.(irw/cr2)

You may also read!

Pencairan THR H-7 Ya Bos

DEPOK – Ini perhatian bagi bos-bos yang memimpin perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 6 Tahun 2016 tentang

Read More...

1.800 Paket Sembako Murah Disebar Disdagin Kota Depok

DEPOK – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, kembali menggelar Pasar Murah. Kali ini sasarannya 12 lokasi di

Read More...

Tambah Daya Listrik Diskon 50%

DEPOK – Kabar gembira bagi khalayak di Kota Depok dan tempat beribadah. Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan gratis bagi

Read More...

Mobile Sliding Menu