Ongkos Umrah First Travel Tak Wajar

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
SIDANG SAKSI FIRST TRAVEL : Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan saat menjalani sidang dengan agenda keterangan saksi JPU yakni dari Kementerian Agama (Kemenag), M. Arfi Hatim di Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (9/4).

DEPOK – Terungkap fakta baru pada persidangan ke-11 kasus penipuan jamaah umrah First Travel, di Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (9/4). Dalam sidang tersebut, tiga orang saksi dihadirkan. Yaitu, dua saksi dari Kementerian Agama dan satu saksi dari Asosiasi Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh).

Salah satu saksi dari Kemenag, Arfi Hatim menyebutkan, First Travel tidak masuk ke dalam Asosiasi Himpuh. Alasannya, karena asosiasi tidak setuju dengan sistem pemasaran yang digunakan First Travel. Selain itu lanjut Arfi, First Travel tidak ada keterbukaan mengenai sistem pemasarannya.

Hakim pada sidang tersebut, bertanya mengenai harga paket yang ditawarkan First Travel. Arfi mengungkapkan harga umrah paket promo First Travel senilai Rp14,3 juta, dan menyebutnya tidak wajar dengan harga itu memberangkatkan umrah.

“Dari mana anda bilang nggak wajar? Apa dasarnya?,” tanya Hakim Sobandi ke Arfi di Pengadilan Negeri Depok, kemarin (9/4).

Arfi menjelaskan ketidakwajaran harga tersebut karena penerbangan pada 2016 sebesar USD 900 atau sekitar Rp11 juta belum termasuk manasik, perlengkapan, visa dan lainnya. Hitungan itulah yang membuat Arfi mengatakan harga yang ditawarkan First Travel tidak wajar. “Kalau dari penerbangan saja pada waktu 2016 kami dapat info sekitar USD 900 sekitar Rp11 jutaan ini komponen terbesar, Jadi kalau pertanyaan harga yang tadi tidak masuk akal,” ungkap Arfi.

Arfi kemudian menyebutkan rincian biaya yang diperlukan untuk pembayaran visa jamaah. “Kalau visa saja yang saya tahu 50 sampai 60 USD terus perlengkapan Rp1,5 juta. Dari sisi harga, asosiasi tidak setuju dengan sistem pemasaran melalui agen dan mitra dengan harga promo Rp14,3 juta First Travel,” kata Arfi saat memberikan kesaksian di persidangan.

Arfi juga mengatakan, pihaknya juga telah beberapa kali memanggil pengelola First Travel karena banyaknya pengaduan dari para calon jamaah, yang mengeluhkan tidak jelasnya keberangkatan umrah.

“Maret 2017, kami mendapat pengaduan dari jamaah First Travel. Posisi mereka ada di Bandara Soetta, tapi tidak diberangkatkan,” ucap Arfi.

Dari keluhan tersebut, Kemenag kemudian memanggil First Travel pada April 2017. Panggilan kedua berlangsung 18 April 2017, saat itu yang datang Andika dan Anniesa Hasibuan.

“Kami lakukan investigasi, hasilnya kami layangkan surat ke pimpinan First Travel. Waktu itu yang datang Andika dan Anniesa langsung bertemu pimpinan saya,” ungkap Arfi.

Selanjutnya, Kemenag mendapatkan aduan lagi dari calon jamaah yang tidak diberangkatkan umrah, bahkan ada yang terpaksa menginap di hotel dan Bandara Soetta.

“Kami kirimkan tim untuk memonitor. Jamaah ada yang nginap di hotel sekitar bandara, dan di bandara. Kami panggil lagi First Travel buat klarifikasi,” kata Arfi.

Pada 22 Mei 2017, Kemenag kembali memanggil First Travel guna menghadiri mediasi bersama calon jamaah umrah dan agen. Kemenag juga meminta daftar jamaah yang mendaftar berikut waktu keberangkatannya. Tetapi, yang datang saat itu tim legalnya, bukan pimpinan First Travel langsung.

Saat itu, permintaan mediasi tidak bisa difasilitasi karena pimpinannya absen. Hingga akhirnya pimpinan First Travel kembali dipanggil untuk mediasi pada 24 Mei 2017. Bahkan, kata Arfi, saat itu makin banyak jamaah dan agen yang melapor ke Kemenag.

“Kami layangkan lagi tanggal 24 Mei 2017, itu lebih banyak lagi jamaah dan ada yang datang ke kantor lalu tim manajemen First Travel tidak ada yang datang,” jelas Arfi.

Ketiga kalinya, Kemenag melayangkan panggilan kepada Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan untuk klarifikasi dan mediasi pada 10 Juli 2017.

Sementara itu, Hakim Yulinda menilai bahwa pengawasan Kemenag masih berdasarkan laporan saja. Dari 2015 sudah ada permasalahan tetapi tidak ada penanganan, artinya sikap Kemenag masih pasif terkait fungsi pengawasan.

“Saudara bertindak hanya berdasarkan laporan saja. Kalau tidak ada laporan, ya sudah. Harusnya perlu terjun langsung kelapangan untuk memastikan biro pelayanan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang jamaah bayarkan,” katanya.

Sementara itu JPU Kejagung RI, L. Tambunan menanyakan keparda saksi Arfi, apakah Kemenag pernah menanyakan apa saja komponen yang ada didalam paket promo umrah FT. Sebab ada komplain dari beberapa jamaah setelah pulang umrah.

“Jamaah atas nama Rita pernah minta uang dikembalikan. Pada waktu itu kami manfaatkan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya skema bisnis First Travel, kami minta dibuka, dijelaskanlah kepada kami. Tapi jawaban First Travel pada waktu itu, itu rahasia perusahaan,” ungkap Arfi menirukan jawaban First Travel. (cr2)

You may also read!

dahlan iskan

Tahun Taiwan

  Oleh: Dahlan Iskan   DI tahun 108 ini Taiwan menyatakan merdeka. Secara tidak langsung. "Tanpa menyatakan merdeka Taiwan sudah merdeka," ujar

Read More...
calon haji depok tes kesehatan

1.708 Calhaj Depok Tes Kesehatan

ILUSTRASI : Keluarga melepas keberangkatan jemaah calon haji Kloter 30 di Halaman Balaikota Depok. FOTO

Read More...
gerindra menuju pilkada depok

Sinyal Jabar ke Pradi, Keingian Akar Rumput

KONSOLIDASI : Jajaran Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Depok usai menggelar rapat konsolidasi di Kantor

Read More...

Mobile Sliding Menu