Minta Kepada Daerah Perhatikan Guru Madrasah hingga Bahas BOS

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
BIMTEK: Pengurus DPP PGM Indonesia berfoto usai mengikuti acara Bimtek Manejemen Keuangan dan Organisasi DPP PGM Indonesia tahun 2018 di Hotel Green Peak and Resort, Cisarua, Bogor.

Guna meningkatkan profesional tenaga guru madrasah dan mengantisipasi isu serta perkembangan dunia pendidikan, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Guru Madrasah (DPP PGM) Indonesia menggelar Bintek Manejemen Keuangan dan Organisasi DPP PGM Indonesia tahun 2018 di Hotel Green Peak and Resort, Cisarua, Bogor pada 18-19 April 2018.

LAPORAN : Ricky Juliansyah

Saat mengadakan pertemuan, tentu ada yang menjadi topik utama untuk dibahas dan dicarikan jalan keluar melalui urun rembug atau membuat pernyataan ke yang ditujukan atau pemangku kebijakan terkait.

Di Bimtek  Manejemen Keuangan dan Organisasi DPP PGM Indonesia tahun 2018 juga membahas berbagai permasalahan yang dihadapi. Seperti penuturan Sekjen DPP PGM Indonesia Hj. Neni Argaeni yang meminta agar Kepala Daerah agar lebih memperhatiakan guru madrasah.

Selama ini masih ada kesenjangan yang dirasakan guru madrasah honorer dan non honorer, sertifikasi dan non sertifikasi, infasing dan tidak infasing dan lainnya. Belum lagi antara daerah satu dengan lainnya dalam pemberian gaji atau honor untuk guru madrasah masih ada perbedaan yang mencolok.

Ia mencontohkan, gaji guru Madrasah di DKI Jakarta akan berbeda dengan di Bekasi, Tasikmalaya dan lainnya. “Tidak bisa dipungkiri masih adanya kesenjangan pada Guru Madrasah. Untuk itu, kita terus memperjuangkan agar bisa mendapatkan kesetaraan,”ujarnya.

Berdasarkan status sertifikasinya tahun 2016 tercatat Guru Madrasah (dari RA atau setingkat TK dan MA atau setingkat SMA-red) sebanyak 813.590 orang. Dengan perincian, guru RA sebanyak 112.386 orang, MI 271.259 orang, MTs 287.651 orang dan MA 813.590 orang.

Salah satu tujuan dari PGM Indonesia atau sebagai organisasi profesi guru adalah mewadahi dan meningkatkan profesionalisme kompetensi dan kesejahteraan guru madrasah. Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk memperjuangkan guru madrasah yang profesional dan berkompeten.

Untuk itu, yang menjadi fokus utama adalah peningkatan kualitas SDM guru madrasah agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Diantaranya, melalui pelatihan, seminar, workshop dengan cara menggandeng beberapa pihak terkait seperti Kementerian UKM dan sebagainya.

“Tentunya, kemampuan menguasai ilmu mengajar bagi guru madrasah menjadi hal utama. Namun, dengan kemajuan era teknologi seperti saat ini kemampuan pendukung seperti pemanfaatan teknologi dan informatika dalam proses belajar mengajar sudah menjadi kebutuhan agar tercapainya tujuan pendidikan,”terang warga Cilodong Depok ini.

Neni berharap agar Kepala Daerah turut mendukung dan berpihak pada kebijakan untuk Guru Madrasah terkait bantuan ataupun kesejahteraan. Pasalnya, dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan sangat mendukung tujuan dan tercapainya pendidikan yang diharapkan. Ia menyayangkan masih adanya guru RA yang mendapatkan honor Rp 50 ribu/bulan.

Padahal, lanjutnya, tuntutan kebutuhan semakin meningkat dan beragam. Untuk itu, peran dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perhatian pada guru Madrasah sangat diharapkan.

“Melalui Permendagri NO. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memungkinkan organisasi mendapatkan dana hibah. Untuk itu, Pengurus PGM Indonesia di berbagai daerah agar bisa mengambil kesempatan dana bantuan untuk guru madrasah,” terangnya.

Ia mengakui, meski terus ada perbaikan dalam dunia pendidikan saat ini. Namun, masih dijumpai beragam permasalahan guru madrasah. Sehingga, kebijakan Pendidikan di tingkat daerah perlu penyetaraan antara pengelolaan sekolah umum di lingkungan Pendidikan Nasional dan Mardasah di lingkungan Kementerian Agama, terutama dalam hal pemberian anggaran.

“Sebagai contoh, bantuan fasilitas Madrasah harus setara dengan sekolah umum. Sehingga tidak terjadi ketimpangan fasilitas yang ada di Madrasah dan Sekolah Umum. Selain itu, Guru Madrasah mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Daerah masing-masing layaknya diberikan pada sekolah umum. Tentunya, dalam pemberian pemerataan pendidikan dan pelatihan kepada semua guru di berbagai jenjang,” paparnya. (cky)

You may also read!

Pencairan THR H-7 Ya Bos

DEPOK – Ini perhatian bagi bos-bos yang memimpin perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 6 Tahun 2016 tentang

Read More...

1.800 Paket Sembako Murah Disebar Disdagin Kota Depok

DEPOK – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, kembali menggelar Pasar Murah. Kali ini sasarannya 12 lokasi di

Read More...

Tambah Daya Listrik Diskon 50%

DEPOK – Kabar gembira bagi khalayak di Kota Depok dan tempat beribadah. Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan gratis bagi

Read More...

Mobile Sliding Menu