Kadisdik Depok: Penyaluran BOS Sesuai Pemendikbud

In Metropolis
FOTO: Kepala Disdik Depok, Mohammad Thamrin

DEPOK-Dinas Pendidikan (Disdik) Depok, menilai laporan Corruption Watch Independet (CWI) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak mendasar. Keladinya, Biaya Operasional Sekolah (BOS) Depok penyalurannya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No1 Tahun 2018.

Kepala Disdik Depok, Mohammad Thamrin menegaskan, penyaluran dana BOS itu, penyaluranya sesuai Permendikbud No.1 Tahun 2018. Di mana permendikbud ini ada tentang teknis penyaluran dana BOS. “Dana BOS ini lagsung ditranfer dari pusat ke rekening sekolah. Bahkan teknisnya pun diatur di Permendikbud No. 1 Tahun 2018 dalam aturan di situ dijelaskan semua,” tegas Thamrin, kepada Radar Depok, kemarin.

Jadi, kalau ada yang menilai bahwa dana BOS khusus buku diselewengkan itu tidak ada. Sebab, untuk pelaporan pertangungjawaban pengunaan dana BOS ini secara online. “Laporan LPJ untuk dana BOS sudah ada aplikasinya dari Kemendikbud,” bebernya.

Di peremdikbud ini, kata dia dana BOS untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Nah, perlu juga mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat, melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah.

Jadi jelas pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis. “Itu semua sudah kami lakukan,” tegasnya.

Menurutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga perlu diganti.

Diketahui sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat CWI, melaporkan adanya dugaan korupsi Biaya Operasional Sekolah (BOS) Depok, ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Laporan itu khususnya dana BOS untuk buku di setiap sekolah dasar (SD).(irw)

 

You may also read!

Tunggu Kajian Ganjil Genap

DEPOK – Program ganjil genap saat ini masih terus dikaji Dinas Perhubungan bersama konsultan. Namun, Kasubdit Lalu Lintas Badan

Read More...

Walikota Gowes Bareng Cilokers Depok

DEPOK – Sebanyak 1.400 peserta meramaikan HUT ke-2 Komunitas sepeda Cilodong Bikers (Cilokers) Depok. Walikota Depok, Mohammad Idris ikut

Read More...

Maksimalkan Pengelolaan Pasar Cisalak Depok

DEPOK – Dari sejumlah pasar yang ada di Kota Depok, baru Pasar Sukatani, dan Pasar Cisalak yang kepemilikannya sudah

Read More...

Mobile Sliding Menu