Islam dan Spirit Kebangsaan

In Utama
FOTO: Achmad Solechan, Wakil Ketua PCNU Kota Depok

Oleh: Achmad Solechan

(Wakil Ketua PCNU Kota Depok)

DEPOK – Politik umat sering diidentikkan dengan kehidupan mereka dalam bernegara. Pemahaman seperti ini memunculkan diskursus berkepanjangan mengenai hubungan antara negara dan agama dalam Islam. Diskusi-diskusi tersebut hingga saat ini mengerucut ke dalam dua arus besar: pertama menginginkan bentuk kekhilafahan sebagai satu-satunya bentuk negara Islam. Sementara yang lain lebih bersikap moderat serta mentolerir semua bentuk negara, sepanjang nilai-nilai (mabadi) Islam bisa dijalankan dalam negara tersebut. Bagaimana kemudian sikap dan posisi para ulama klasik tentang soal ini?

Sikap dan posisi ulama di masa Islam awal bertolak dari pengalaman Nabi Muhammad di Mekah dan di Medinah. Periode Makkiyah yang dijalani oleh Rasulullah Saw selama sekitar 13 tahun—secara historis—boleh dikata sebagai masa yang penuh onak dan duri. Misi Islam banyak berbenturan dengan para pembesar kuffar Quraisy yang merasa kedudukannya sebagai pemimpin qabilah atau bangsa Arab terancam. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada periode ini, beliau lebih mencerminkan sebagai seorang pemimpin agama, sementara sebagai pemimpin negara belum bisa diterima.

Barulah setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Yatsrib, tatanan “bernegara” umat Islam mulai nampak. Kota Yatsrib pun berganti nama menjadi Madinah. Ia dinamakan Yatsrib karena yang pertama datang dan membangun kota itu adalah seseorang yang bernama Yastrib ibn Amliq ibn Laudz ibn Sam ibn Nuh. Masyarakat kota Yatsrib cukup beragam. Dan sudah mengenal pluralisme. Ada sejumlah suku dominan yang mendiami kota itu. Suku Aus, Khazraj, Qainuqa’, Quraidlah dan Bani Nadhir.    Demikian pula, penduduknya menganut beragam agama: Islam, Yahudi, dan sebagian kecil Kristen Najran. Dalam masyarakat Islam sendiri terdapat dua latar belakang, yaitu kaum migran atau pendatang yang terkenal dengan sebutan sahabat muhajirin (dari beberapa suku asal Mekkah dan sekitarnya), dan penduduk lokal yang biasa disebut sahabat Anshar, yang didominasi oleh suku Aus dan Khazraj. Sedangkan kaum Yahudi lebih berasal dari suku Nadhir, Qainuqa dan Quraidlah.

Maka, bisa dipahami kemudian kalau pada periode Madaniyyah atau pasca-hijrah ini, posisi Nabi Saw. bukan hanya sebagai pemimpin agama, namun juga menjadi pemimpin “negara”. Tapi, tentu, istilah negara di sini tidak bisa disamakan dengan negara modern dalam konteks sekarang. Barangkali bisa disebut “city-state“.

Deklarasi berdirinya “negara” tersebut tergambar pada kemunculan Shahifah al-Madinah atau “Piagam Madinah”. Meskipun Madinah saat itu barulah “city state“, harus diakui bahwa tipologi pemerintahan semacam itu merupakan bentuk baru di tengah-tengah menguatnya cengkeraman imperium adikuasa Romawi dan Persia yang feodalistik dan otoriter. Dalam kerangka seperti inilah misi Rasulullah Saw. sebagai rahmatan lilalamin bisa kita baca secara jernih.

Pada masa Rasulullah Saw., masalah politik tidak pernah menjadi persoalan yang cukup menyita perhatian masyarakat Islam. Bahkan, dengan kecakapan dan keahliannya, Rasulullah Saw. berhasil melaksanakan peran politik tersebut hingga mampu menyatukan kekuatan politik yang menyebar di beberapa kelompok masyarakat Madinah. Rasulullah melakukan pengisian jabatan, distribusi peran politik secara adil dan seimbang hingga melaksanakan kebijakan politik. Semua itu dilakukan secara hati-hati dengan mengacu kepada aspirasi masyarakat. Posisi Rasulullah tidak hanya sebagai seorang pemimpin pemerintahan yang memegang peran besar di bidang politik praktis. Pada saat yang sama Rasulullah Saw. juga memerankan diri sebagai pemimpin keagamaan (riasatu-d-din wa-d-dawlah). Fungsi ganda ini berjalan seimbang tanpa dominasi di antara keduanya.

Di masa Nabi Muhammad Saw., syariat menampilkan dua aspek dalam dirinya, aspek eksoterik dan esoterik. Sisi eksoterik syariat Islam, seperti kewajiban puasa, zakat, haji, dan jihad fi sabilillah, baru sempurna ketika kondisi sosial politik serta ekonomi masyarakat Madinah sudah sampai ke situasi stabil dan kokoh. Kondisi masyarakat yang cukup plural dan tuntutan pemberlakuan syariat-moral Islam, seperti dijelaskan di atas, memberikan inspirasi bagi Nabi Muhammad Saw., untuk mendirikan apa yang kemudian dikenal dengan “Negara Madinah”.       Konsep Negara Madinah tertuang dalam ash-Shahifah (diterjemahkan kemudian menjadi “Piagam Madinah”) yang mengandung nilai universalitas: keadilan, kebebasan, persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Yang menarik, dalam Piagam Madinah ini tidak ditemukan teks-teks apapun yang menunjukkan superioritas simbol-simbol Islam.   Seperti kata “Islam”, “ayat al-Quran”, “syariat Islam”. Atau sesuatu yang menunjukkan perlakuan khusus terhadap umat Islam. Kota Yatsrib pun berganti nama menjadi “Madinah”, yang berasal dari kata tamaddun, yang berarti “peradaban”. Maksudnya, kota atau negara yang mencita-citakan tatanan masyarakat berperadaban. Dan untuk mewujudkannya, Nabi Muhammad mengembangkan konsep “ukhuwah madaniyah”. Yakni, komitmen bersama untuk hidup dalam sebuah kota atau negeri yang berperadaban.

Dalam kerangka ukhuwah seperti ini, masyarakat Madinah betul-betul merasa betah dengan pola penegakan syariat Islam yang dipraktikkan Nabi Muhammad Saw. Di Madinah misalnya, ketika mendengar ada penduduk Madinah beragama Yahudi terbunuh, Nabi Muhammad segera memobilisasi dana masyarakat untuk kemudian diberikan kepada pihak keluarganya. “Barang siapa yang membunuh non-Muslim, maka ia akan berhadapan dengan saya”, tegas beliau. Demikian pula sikapnya yang elegan menghadapi jenazah seorang Yahudi yang melintas di depannya, seperti disinggung di atas.

Jadi, “syariat Islam” dalam arti pemberlakuan hukum Islam, juga berjalan dengan baik. Yakni, Nabi Muhammad Saw. selalu mengutamakan pemecahan sosio-kultural atas suatu masalah dibanding sanksi hukum yang sifatnya formal. Sehingga masyarakat Islam selalu dinamis, larut dalam upaya pemecahan masalah kemasyarakatan dan terlepas dari jeratan sanksi hukum. Sanksi hukum dalam Islam memang cukup berat. Kaena itu penerapannya harus melalui prosedur dan syarat-syarat yang juga sangat berat. Tak heran jika Umar ibn al-Khaththab, sewaktu menjabat sebagai khalifah, pernah membekukan dan menangguhkan hukuman potong tangan bagi para pencuri selama tiga tahun musim paceklik. Karena, alasannya, saat itu penduduk sedang mengalami kemiskinan akibat kekeringan. Khalifah Umar memegang satu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Saw., yakni bahwa amar ma’ruf (mendorong berbuat baik) haruslah lebih diutamakan daripada nahi munkar (melarang berbuat kemungkaran).

Kesimpulannya, melalui pengalaman Nabi Muhammad di Madinah ini, syariat Islam lebih bermakna sebagai upaya untuk saling menghormati dan menghargai, tolong-menolong, cinta tanah air, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Dari pengertian inilah, Islam pun dikenal dengan penegakan syariat secara kaffah.

Posisi Nabi Saw. sebagai pemimpin negara yang dipangkunya hingga wafat pada 11 H. ini, menunjukkan kapasitas beliau sebagai seorang nabi atau pemimpin agama yang tidak bisa dipisahkan dengan posisinya sebagai seorang kepala negara. Dengan kata lain, integritas beliau sebagai umara (pemimpin urusan pemerintahan) menyatu dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin agama. Namun demikian, perlu dicatat, bukanlah berarti bahwa semua urusan profan dan duniawi merupakan “hak paten” beliau. Nabi Saw. sendiri pernah menyerahkan soal urusan duniawi ini kepada para sahabat, dalam sabdanya yang tegas seperti berikut: “Kalian semua lebih mengerti urusan dunia kalian” (antum alamu biumuri dunyakum).

Integritas riasatu-d-din wa-d-dawlah ini selanjutnya diteruskan oleh para khalifah bijak yang empat pengganti Nabi (al-khulafau ar-rasyidun). Meski tidak meneruskan penerimaan wahyu dari Allah, namun mereka semua memiliki kemampuan menghasilkan produk-produk hukum dalam ijtihad mereka. Otoritas ijtihad tersebut memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada sang khalifah untuk mengatur dan mengurus umat dengan sebaik-baiknya. Konsekuensinya, masing-masing periode ke-khilafah-an memiliki variasi dan corak yang berlainan. Namun semuanya tetap dalam kerangka menerapkan ajaran Islam, dan semuanya menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah, musawah (persamaan) dan adalah (keadilan). (*)

You may also read!

Wakil Walikota Depok Rayakan HUT Republik Indonesia ke-73 di Tanah Suci

DEPOK –  Ada yang berbeda dari perayaan HUT ke-73 Republik Indonesia (RI) bagi Pradi Supriatna. Biasanya saat merayakan HUT

Read More...

Pelaku Penculikan Bayi di Depok Terancam 15 Tahun Penjara

DEPOK – Jumiyanti pelaku penculikan bayi Aditya Hamizan Purnomo, di Jalan Flamboyan RT6/2, Sukmajaya, Jumat (27/4) lalu, seperti bakal

Read More...

Sumbang Lombok-Beri Penghargaan di HUT RI

DEPOK – Sang saka Merah Putih berkibar lapang di Balaikota, saat perayaan HUT ke-73 Republik Indonesia (RI), Jumat (17/8).

Read More...

Mobile Sliding Menu