1.820 Pedagang Depok Begadang Jaga Kemirimuka

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
SIAGA : Sejumlah pedagang berkumpul saat berada di posko yang mereka buat untuk siaga menjelang eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Rabu (19/4) malam.

DEPOK – Kondisi keamanan di Pasar Kemirimuka semakin memanas. Selasa (17/4) para pedagang sudah membangun empat posko keamanan. Sedari pagi hingga malam ribuan pedagang sudah siap sesiaga dengan tekad, menggagalkan eksekusi Pasar Kemirimuka oleh Pengadilan Negeri Kota Depok.

Pantuan Radar Depok dilapangan, hingga malam hari pedagang dan warga menyatu. Satu persatu mulai berdatangan. Sebagian aktifitas jual beli juga masih berlangsung. Pedagang dan warga merampungkan kekuatan dengan menebar sejumlah spanduk menolak eksekusi. “Pedagang Tolak Elsekusi,” kata Koordinator Pedagang Pasar Kemirimuka, Widodo kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Widodo mengatakan, pedagang membangun empat posko dan akan berjaga sampai Jumat (20/4). Karena jadwal eksekusi belum jelas, yang jelas dari sekarang (kemarin) kami sudah berjaga-jaga,” tegas Widodo menggebu-gebu.

Menurut Widodo, ada 1.820 pedagang menolak eksekusi yang akan dilakukan PN Depok. Dibuktikan dengan tanda tangan pedagang di kain putih yang terpampang di Posko Pedagang Pasar. Widodo mengaku, lepas tangan jika saat pelaksanaan eksekusi akan ricuh. Karena itu merupakan aspirasi pedagang, dan akan mempertahankan sesuai kehendak pedagang. “Saya lepas tangan, karena tidak menutup kemungkinan akan ricuh,” tuturnya.

Pedagang meminta agar Pasar kemirimuka tetap dikelola ke pemerintah Kota Depok, dan menolak dikelola PT Petamburan Jaya Raya (PJR). “Kami juga selama ini bayar retribusi pasar kok ke UPT Pasar Kemirimuka, seenak-enaknya dikelola swasta lebih enak dikelola pemerintah,” kata Widodo.

Selain menolak dengan aksi nyata dilapangan dia juga mengaku sudah melakukan gugatan ‘Derden Verzet’. “Kami juga sedang melakukan upaya hukum, sambil berjalan kami juga ingin mengagalkan eksekusi,” tegasnya.

Sementara, informasi yang dihimpun Radar Depok Polresta Depok kabarnya sudah melayangkan surat kepada Pengadilan Negeri (PN) Depok, terkait tidak siapnya keamanan saat eksekusi berlangsung.

Saat ini Pasar Kemirimuka dalam kondisi siaga satu dan sedang melakukan pembangunan pagar atau bedeng di beberapa lokasi, sebagai sikap penolakan aksi eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Depok. Sejumlah pedagang memasang barisan blokade sebagai langkah upaya menghadang petugas yang akan melakukan eksekusi.

Hari ini merupakan hari esekusi yang telah ditetapkan PN Depok. Namun, tunda atau tetap dieksekusi akan dibuktikan hari ini.

Sebelumnya, Ketua PN Depok Sobandi menyatakan, masih ada kemungkinan eksekusi lahan ditunda sesuai permintaan para pedagang Pasar Kemiri Muka.

“Jadi pengadilan sudah menetapkan eksekusi lahan Pasar Kemirimuka akan dilakukan Kamis 19 April 2018. Tetapi Kamis nanti itu, baru akan ditentukan detiknya apakah ditunda atau tidak. Karena kita punya bahan pertimbangan untuk menentukannya sampai Kamis nanti atau di hari eksekusi,” kata Sobandi kepada Harian Radar Depok, di PN Depok, Senin (16/4).

Sobandi menuturkan, dalam audiensi dengan perwakilan pedagang Pasar Kemirimuka, diketahui mereka meminta eksekusi lahan ditunda sampai gugatan pihak ketiga atau Derden Verzet yang diajukan pedagang ke PN Depok, atas putusan sengketa lahan dan rencana eksekusi, diputuskan.

“Minggu depan gugatan Derden Verzet pedagang disidangkan. Majelis hakimnya sudah ditunjuk,” kata Sobandi.

Sejumlah bahan pertimbangan untuk menentukan apakah eksekusi ditunda atau tidak. Yakni mulai dari faktor keamanan, masukan dari berbagai pihak termasuk Walikota Depok, gugatan pihak ketiga atau Derden Verzet yang diajukan pedagang ke PN Depok, hingga permohonan dan aspirasi pedagang.

“Untuk keamanan kami akan berdasarkan dari laporan Polres Depok, apakah pada Kamis nanti itu, kondusif atau tidak dilakukan eksekusi,” tegas Sobandi.

Selain itu gugatan Derden Verzet pedagang juga menjadi salah satu pertimbangan.”Gugatan Derden Verzet itu, tidak menghentikan atau membatalkan eksekusi. Tapi menjadi pertimbangan ketua pengadilan apakah akan ditunda atau tidak eksekusinya, termasuk faktor keamanan tadi,” beber Sobandi.

Mengenai masukan dan usulan dari Walikota Depok, agar eksekusi ditunda, itu kata Sobandi adalah hal yang wajar. “Walikota sangat care akan hal ini dan mewakili pedagang serta masyarakatnya, sehingga meminta atau menyampaikan ke kita agar eksekusi ditunda,” jelas Sobandi.

Hal itu katanya, bukanlah intervensi yang dilakukan Walikota, karena disampaikan secara terbuka.

“Jadi itu bukan intervensi dan siapapun boleh menyampaikan aspirasinya ke kami, termasuk para pedagang tadi,” tuturnya.

Ada dua alasan kenapa Walikota Depok meminta eksekusi lahan ditunda. Alasannya putusan non acceptable, lalu ada peralihan hak dari HGB ke hak negara di Pasar Kemirimuka.

Sobandi memastikan apakah eksekusi lahan ditunda atau tidak akan diketahui pada Kamis 19 April 2018 mendatang, di saat dimana eksekusi lahan dijadwalkan.

“Sampai saat nanti, semuanya menjadi bahan pertimbangan kami. Yang pasti pengadilan sudah menetapkan bahwa eksekusi lahan Pasar Kemirimuka pada 19 April 2018. Namun ada beberapa hal yang kami pertimbangkan apakah nanti ditunda atau tidak,” tandasnya.(cr2)

You may also read!

Wakil Walikota Depok Rayakan HUT Republik Indonesia ke-73 di Tanah Suci

DEPOK –  Ada yang berbeda dari perayaan HUT ke-73 Republik Indonesia (RI) bagi Pradi Supriatna. Biasanya saat merayakan HUT

Read More...

Pelaku Penculikan Bayi di Depok Terancam 15 Tahun Penjara

DEPOK – Jumiyanti pelaku penculikan bayi Aditya Hamizan Purnomo, di Jalan Flamboyan RT6/2, Sukmajaya, Jumat (27/4) lalu, seperti bakal

Read More...

Sumbang Lombok-Beri Penghargaan di HUT RI

DEPOK – Sang saka Merah Putih berkibar lapang di Balaikota, saat perayaan HUT ke-73 Republik Indonesia (RI), Jumat (17/8).

Read More...

Mobile Sliding Menu