Situ Hilang Masuk Perda RTRW

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
MENJADI TUJUAN WISATA : Sejumlah masyarakat sedang menikmati wahana air di Situ Cilodong, Kecamatan Cilodong, Minggu (11/3). Tempat tersebut menjadi salah satu favorit warga untuk mengisi waktu liburan, karena dianggap murah dan juga banyak macam wahana bermain.

DEPOK-Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok ada 26 situ. Dua situ sudah dinyatakan tidak terbentuk lagi, yakni Situ Krukut dan Situ Pasir Putih.

Demi menjaga tersisanya situ yang ada, Pemkot Depok terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat salah satunya menjaga luas situ sebanyak 26 situ akan dilegalkan. Caranya, dengan dibuatkan sertifikat atas nama milik negara.

“Kalau situ yang hilang atau tak berbentuk lagi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” kata Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Depok, Widyanti Riyandani, kepada Radar Depok, kemarin.

Terkait membuat sertifikat ini kata dia, Pemkot Depok telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BWSCC).

Pengamanan luas badan situ, sambung Widyati, BWSCC sudah mengukur tiga situ dari 26 situ yang ada di Kota Depok. Antara lain, Situ Citayam, Situ Jatijajar, dan Situ Cilangkap. “Setelah diukur BWSCC akan membuatkan sertifikat atas nama negara. Jadi dibuatkan sertifikat agar menjaga keutuhan luas situ,” katanya.

Jadi langkah ini sebagai penjagaan dan perawatan situ sebanyak 26 situ di Depok. “Untuk itu meminta kepada masyarakat dan para pengurus situ untuk bersama-sama menjaga badan situ,” tegas dia meminta.

Ini supaya luas badan situ tak berkurang. Menurut dia, situ itu milik negara jadi milik warga juga. Namun, konteks ini jangan dimiliki dengan membangun di atas lahan situ tersebut. “Memiliki tapi jangan membangun diatas lahan situ, harusnya memanfaatkan situ sebaik mungkin dengan keutuhan dengan menjaga,” katanya.

Menambahkan Widyati, Kepala Seksi (Kasi) Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bapeda Depok, Herniwati menyatakan, situ yang ada di Depok termasuk tidak masuk aset pemkot. Melainkan milik Pemerintah Pusat yang ditangani Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC). “Namun kami rutin menormalisasi dari pihak Dinas PUPR dan menjaga, agar lahan itu tidak hilang,” kata Herniwati.

Situ Pasir Putih  yang sudah tidak ada luasanya, kata dia, masuk dalam kawasan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). “Berdasarkan data di (Pemerintah) Pusat, Situ Pasir Putih memang ada, tapi luasnya nol,” kata Herniwati.

Bapeda, kata dia, tidak mengetahui jumlah pasti luas Situ Pasir Putih. Oleh sebabnya, Situ Pasir Putih masuk dalam kawasan RTRW agar lahannya tidak hilang. “Bila ada yang mengeluarkan surat tanah seperti AJB, girik, bahkan sertifikat tanah, kami akui di luar kendali kami. Tapi tetap dijaga,” terangnnya.

Bahkan, sambung Herniwati, BBWSCC yang memiliki kewenangan pun tidak tahu pasti jumlah luas Situ Pasir Putih. “Tapi keberadaannya terdata di pusat,” tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Manto Jorgi, menyebutkan berdasarkan data DPUPR Depok ada 26 situ yang ada di Depok.

Antara lain empat situ dikelola Universitas Indonesia (UI) dan dua lagi sudah tak berbentuk, antara lain Situ Krukut dan Situ Pasir Putih.

Maka dari itu, Pemkot Depok terus upayakan menjaga situ-situ di Depok dengan cara memaksimalkan normalisasi situ yang ada di Depok, secara terus-menerus atau bergantian. Normalisasi ini dengan cara mengeruk material lumpur maupun bebatuan yang ada di situ. “Antisipasi banjir dan genangan maka salah satu upaya dengan normalisasi kali yang mengalami pendangkalan,” kata Manto kepada Radar Depok.

Pelaksanaan normaliasi situ di Depok kata dia, dilakukan dengan mengunakan alat berat. “Alat berat Dinas PUPR melakukan normalisasi dengan memberdayakan Satgas bidang sumber daya air,” ucap Manto.

Menimpali hal ini, Komisi A DPRD Depok Hamzah mengatakan, keberadaan situ di Kota Depok yang hilang Pemerintah Pusat meminta, Pemkot Depok untuk menggantikan situ yang hilang. Dengan membuat situ baru di daerah lain. “Penegasan dari pemerintah pusat atau Kementerian Perairan bahwa situ yang hilang, Pemkot Depok harus mengembalikan atau mengatikan situ di lahan yang kosong,” kata Hamzah.

Ini, lanjutnya menjadi persoalan tentang penetapan Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditetapkan 2013 lalu. Menurut dia, kawasan situ-situ di Depok masuk dalam Perda RTRW jadi bila ada perda itu tidak boleh mendirikan bangunan perumahan dan lainya. Sebab, semua situ di Depok masuk peta Perda RTRW. “Kalau lahan situ yang hilang dijadikan perumahan, itu tidak mungkin keluar izinya. Diperda RTRW sudah jelas situ masuk di peta tata ruang resapan air. Kalau ada yang keluar, maka itu patut dipertanyakan dinasnya,” tegas politisi Gerindra itu.

Terpisah, Anggota Komisi C lainnya, Azhari mengatakan, jumlah situ di Kota Depok dicatatan dalam LKPJ akhir jabatan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, ada 31 titik. Tetapi jumlah situ yang masih aktif sebagai fungsi situ ada sekitar 26 situ.

“Sudah ada situ yang berahli fungsi, kan fungsi situ kan resapan air,” kata Azhari.

Kata dia, sekarang ini ada pematokan oleh BBWSCC, langkah pematokan itu menjadi langkah  baik, sehingga menjaga wilayah situ yang ada di Depok.  Namun sambung dia, jangan hanya mematok lahan situ untuk mempertahankan lahan sesuai site plan. “Kan Kota Depok sebagai kota resapan air. Karena banyak situ,” katanya.

Diharapkan, pematokan situ BWSCC harus duduk bareng menyelesaikan permasalahan ini dengan BPN. “Bicara legalitas lahan dibataran situ, harus ada penyelusuran awal mula bisa dapat sertifikat. Harus duduk bareng,” tegasnya.

Terpisah Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mengatakan, lima situ yang hilang di Depok memang menjadi masalah. Pada pembuatan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lima situ tersebut diberi catatan khusus. Artinya, situ itu masih dianggap ada. “Lima situ itu harus diproses dan diminta pertanggungjawaban dari pemerintah kota kapan beralih fungsi,” kata Hasbullah.

Lima situ yang beralih fungsi itu adalah Situ Ciming di Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Situ Bunder di Pondok Duta, Kecamatan Cimanggis, Situ Telaga Subur di Rangkepanjaya, Kecamatan Pancoranmas, Situ Lembah Gurame di Taman Lembah Gurame, Kecamatan Pancoranmas, dan Situ Cinere di Kecamatan Cinere, dan Situ Pasir Putih di Kecamatan Sawangan.

Menurut dia, perlu ada klarifikasi data antara pemerintah Depok dan bagian aset provinsi. Sebab, situ merupakan aset negara, dan bila beralih fungsi harus dikembalikan seperti semula. “Bahkan masalah ini direkomendasikan diselesaikan ke tingkat yudikatif yang lebih tinggi,” ucapnya.

Hasbullah menuturkan, duduk perkara perubahan situ tersebut juga harus dipaparkan dengan jelas. Sejak kapan situ tersebut beralih fungsi. Menurut dia, sebelum Depok membikin turunan RTRW berupa Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang, bagian aset pemerintah kota dan provinsi harus mengklarifikasi.

Sebab, Perda Rencana Detail Tata Ruang harus jelas memberikan gambaran lima situ tersebut. Bila benar kelima lokasi yang diklaim pemerintah provinsi itu merupakan situ, harus dilacak kapan beralih fungsi dan berdiri bangunan.

Menurut dia, pertama, Depok dan Provinsi Jawa Barat harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Kedua, harus melacak ke lapangan. “Bila ada penyalahgunaan kewenangan atas perubahan situ itu, harus dicari yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Misalnya, bila saat serah-terima aset lahan situ tersebut sudah beralih fungsi, yang bertanggung jawab adalah Bogor. Caranya, kata dia, tinggal melihat izin mendirikan bangunan rumah yang ada di lokasi yang diklaim sebagai situ.

“Tahun berapa IMB keluar. Bila tahun 1984, berarti Bogor yang bertanggung jawab. Provinsi juga harus memastikan kapan wilayah tersebut beralih fungsi, lalu tinggal dicek ke lapangan,” tuturnya.

Hasbullah menuturkan, bila ini terbukti, fungsi situ harus dikembalikan dan ada orang yang bertanggung jawab karena memberikan rekomendasi pembangunan rumah, sehingga beralih fungsi seperti sekarang. “Kewajiban pemerintah merelokasi bila itu situ,” ucapnya.

Sementara, Komisi B DPRD Kota Depok terus berusaha mendorong terciptanya objek wisata di Depok, sehingga masyarakat kota ini tidak perlu jauh-jauh menikmati pariwisata di luar kota, salah satunya situ yang ada di Depok.

“Tanpa ada keseriusan memulai dan mengurusnya, dorongan Komisi B hanya gaugan saja. Jadi harus didukung dari unsur pemerintah dan warga,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Depok, Rienova Serry Donie, kepada Radar Depok, kemarin.

Membentuk objek wisata di Depok tambah Rienova, tentu tak lepas dengan aturan yang ada. Padahal, di Depok sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Patiwisata seperti Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Rippda) dan Potensi Pariwisata Alam.

“Jadi sudah jelas kita tinggal buat satu objek wisata di Depok, karena aturan tersebut sudah ada yakni perda pariwisata di kota ini. Tinggal eksennya,” tutur Politikus Partai Gerindra ini.

Komisi B dan Pemkot Depok tengah membicarakan jenis wisata, tentu ada beberapa objek wisata yang sekarang ini sedang dibuatkan konsepnya. Seperti situ yang ada di Depok, ada beberapa situ yang akan dijadikan objek wisata alam atau lokal.  Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah Kota Depok harus bergandengan tangan dengan semua stakeholder yang ada tanpa menghilangkan kearifan lokal yang ada.(irw)

You may also read!

DPD Inventarisir Data Depok – Jabar

DEPOK – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), mulai bergerak cepat mengentaskan permasalahan Pasar Kemirimuka.  Kemarin, DPD RI

Read More...

Running Nyaman dan Stylish

DEPOK – Memilih sepatu untuk olahraga bukan hal yang mudah. Salah pilih justru bisa membuat kaki cedera. Sepatu running

Read More...

Tabrakan Karambol di Margonda Raya, Depok

DEPOK – Jangan sekali-kali berkendara dalam keadaan mengantuk. Bisa-bisa kecelakaan karambol terjadi. Nih buktinya. Kemarin, sekira pukul 02:00 WIB,

Read More...

Mobile Sliding Menu