Kejari Bidik Anggota Dewan

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
DIPERBAIKI SEADANYA : Seorang warga sedang menunjukkan bangunan rumahnya yang mendapat bantuan RTLH di kawasan Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong.

DEPOK – Pemberkasan kasus korupsi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran (TA) 2016, dikebut Korps Adhyaksa. Pekan ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok mulai masuk kepemberkasan tahap dua. Dalam perjalanan tahapan tersebut, jaksa mengidikasikan adanya keterlibatan wakil rakyat Kota Depok.

Jaksa Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok, Tohom Hasilohan menegaskan, dalam minggu ini pihaknya akan melaksanakan tahap dua. Untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Tipokor Bandung. “Minggu ini kami akan lakukan tahap dua, untuk selanjutnya dilakukan persidangan di Bandung,” kata Tohom kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Dia menjelaskan, satu-persatu peran tersangka korupsi RTLH di Kelurahan Sukamaju, Cilodong dibeberkan. Yakni, Agustina Tri Handayani, yang masih menjadi kerabat salah satu anggota DPRD Kota Depok disangkakan mengelola dana RTLH. “Dia mengkoordinir bantuan RTLH yang akan dibagikan ke masyarakat kurang mampu,” terang Tohom.

Begitu pula peran Ketua LPM Kelurahan Sukamaju tahun 2016, Aulia Haman Kartawinata, dan sekretarisnya Tajudin bin Tarmudi. “Diduga pemotongan anggaran RTLH, atas permintaan LPM,” beber Tohom.

Terkait adanya keterlibatan anggota DPRD Depok, Tohom masih bungkam. Dia belum bisa membeberkan bukti keterlibatan salah satu politikus tersebut. Karena pihaknya perlu mendalami keterlibatannya.

Tohom mengatakan, sudah mengindikasi kesana, tapi tidak dapat dilengkapi dengan bukti yang kuat. “Kita belum mengindikasi kesana, karena belum ada bukti yang kuat,” tegas Tohom.

Sementara itu, anggaran RTLH di Kelurahan Sukamaju, Cilodong berasal dari anggaran Musrenbang, dan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Depok tahun 2016.

Sebelumnya, Kepala Kejari Depok, Sufari menegaskan, Korps Adhyaksa telah menetapkan tiga nama tersangka, antara lain Agustina Tri Handayani, Aulia Haman Kartawinata dan Tajudin bin Tarmudi.

Kerugian negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi RTLH, berdasarkan perhitungan audit kerugian keuangan negara oleh Tim Audit Inspektorat Daerah, Kota Depok sebesar Rp482.550.525.
Menurutnya, penyimpangan terjadi karena ada pemotongan bantuan yang seharusnya Rp18 juta, dipotong ketiga tersangka. “Ada yang dipotong sejuta, ada yang dipotong tiga juta,” kata Sufari kepada Harian Radar Depok, Rabu (7/3).

Selain itu, pembuatan proposal dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bukan dibuat oleh keluarga penerima manfaat. Tetapi proposal dan LPJ dibuatkan oleh ketiga tersangka.

Sedangkan bukti pertanggungjawaban penggunaan uang yang tercantum di LPJ tidak sesuai dengan nilai 18 juta yang diterima. “Akibat perbuatan tersangka kasus Korupsi RTLH terancam pasal 2, pasal 3 UU pemberantasan tipikor, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara,” terangnya.(cr2)

You may also read!

Ina 3 Tahun, Tajudin-Aulia 15 Bulan

BANDUNG – Akhirnya kasus rasuah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukamaju, Cilodong finish. Rabu (19/9), Agustina Tri

Read More...

Satpol PP Kota Depok Tertibkan 71 Pedagang Liar Jalan Mawar

DEPOK – Sedikitnya 71 pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar (Bangli), di belakang Pasar Depok Jaya dibongkar, kemarin.

Read More...

Petugas Kesehatan Se-Depok Dilatih Heat Plus

DEPOK – Petugas kesehatan di 35 Puskesmas se-Depok, dapat ilmu baru dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI). Ilmu

Read More...

Mobile Sliding Menu