Fasilitas Haji Bertambah

In Utama
FOTO: Wenny Haryanto, Anggota Komisi VIII DPR RI

JAKARTA – Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2018. Besaran yang ditetapkan yakni Rp35.235.602 atau naik sebesar 0,9 persen dari rata-rata besaran BPIH tahun lalu.

Selain menyepakati BPIH 2018, Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kementerian Agama (Kemenag) juga sepakat untuk meningkatan beberapa pelayanan pada jamaah haji.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, peningkatan pelayanan tersebut diantaranya dengan penambahan petugas haji menjadi 4.100 orang sesuai dengan peningkatan kuota haji.

“Lalu, jumlah makan jamaah di Makkah menjadi 40 kali (tahun lalu sebanyak 25 kali) dan di Madinah 18 kali,” terang Lukman di Kompleks Parlemen Senayan.

Dijelaskan Lukman, pemerintah juga mengubah sistem sewa pemondokan di Madinah menjadi sistem full musim dan blocking time (sesuai kedatangan jamaah). “Kemudian waktu tinggal jamaah di Arab Saudi ditetapkan selama 41 hari,” jelas Lukman.

Selanjutnya, jelas Lukman, ada juga peningkatan kualitas tenda, toilet di Armina, dan upgrade bis masyair (bis menuju Armina). Terakhir, peningkatan kualitas koper, tas, dan batik seragam jamaah haji.

“Dilihat dari proses dan sisi waktu yang lebih awal, ini sangat membantu kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya ketika BPIH ini ditetapkan, dan disepakati dengan relatif waktu lebih pendek,” tandasnya.

Lukman menilai, kenaikan tersebut dirasa wajar lantaran pemerintah bakal meningkatkan sisi pelayanan. “Wajar dan rasional, apalagi ditambah dengan adanya peningkatan kualitas layanan di banding tahun lalu,” ujar dia.

Menurutnya, ada tiga faktor yang mempengaruhi kenaikan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Pertama, kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar lima persen, untuk semua barang dan jasa yang dipergunakan di Arab Saudi.

“Selanjutnya juga ada kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik di Arab Saudi serta tren kenaikan harga avtur,” beber Lukman.

Terakhir, perubahan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika dan Saudi Riyal. “Diharapkan nantinya ada kepastian jamaah haji kita untuk melunasi setoran awal yang sudah dibayarkan jamaah,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pembahasan antara parlemen dan Kemenag, potensi kenaikan biaya haji yang ditanggung jamaah (direct cost) berhasil ditekan. Sebagai gantinya, penggunaan dana haji tahun ini melonjak. “Dibanding tahun lalu, penggunaan dana haji bertambah Rp841 miliar,” kata Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR, Noor Achmad.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid menjelaskan, dalam UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Haji tidak diatur batasan berapa banyak dana haji boleh dipakai untuk subsidi. “Tapi, di RUU (Haji) yang baru, diatur indirect cost tidak boleh terlalu besar,” ujarnya.

Menambahkan Sodik, Anggota Komisi VIII DPR RI, Wenny Haryanto menyebutkan, pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 345.290 atau 0,99 persen dari tahun lalu.  “Ini merupakan kenaikan yang sangat wajar di tengah tahun politik. Panja Haji bersama pemerintah sudah bersusah payah untuk mencari kemufakatan ini,” ujar wakil rakyat Dapil Depok-Bekasi ini kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, kenaikan BPIH sebesar 0,99 persen dipengaruhi tiga variabel, yakni fluktuasi mata uang, kenaikan bahan bakar pesawat, katering dan transportasi darat. Penjabarannya, pertama, adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 5% untuk semua barang dan jasa yang dikonsumsi dan dipergunakan di Arab Saudi. Kedua, kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik di Arab Saudi serta trend kenaikan harga avtur. Ketiga, perubanan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika dan Saudi Riyal.

Dalam rapat-rapat sebelumnya, kata Wenny untuk pertama kalinya Komisi VIII meminta kepada pemerintah untuk mengesahkan hasil kerja Panja Haji, terkait besaran kenaikan BPIH. “Kenaikan sebesar Rp345.290 atau 0,9%, menurut hemat kami, wajar dan rasional, apalagi ditambah dengan adanya peningkatan kualitas layanan di banding tahun lalu,” tandas polisiti Berlambang Pohon Beringin ini.(rgm/JPC/wan/hmi)

You may also read!

Disdukcapil Kota Depok Bakar 30 Ribu Blangko e-KTP Rusak

DEPOK – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok memusnahkan 30 ribu blangko Elektronik KTP di Balaikota Depok,

Read More...

Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Disdagin Depok Operasi Pasar

DEPOK – Mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI)

Read More...

NU Depok Serukan Perkuat Kebinekaan

DEPOK – Plt Ketua PC NU Kota Depok, Ahmad Solechan menyerukan ajakan untuk memperkuat kebinnekaan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Read More...

Mobile Sliding Menu