Tidak Puas Entaskan Kemacetan

In Utama
AHMAD FACHRY /RADAR DEPOK
PERLU DIBENAHI: Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Masalah kemacetan tersebut sampai saat ini masih belum bisa diatasi oleh pemerintah kota, walaupun sudah dengan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut. Usulan dari sejumlah pihak diperlukan pembenahan di titik-titik kemacetan.

DEPOK – Tak terasa sudah dua tahun Walikota Depok Mohammad Idris  dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, menjadi orang nomor satu di Kota Depok pasca dilantik pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan.

Lika-liku selama dua tahun menjalani pengabdi masyarakat, ada sejumlah perubahan yang bisa dibilang signifikan. Tapi, apakah itu sudah melayani khalayak Kota Depok.

Selama 14 hari, Harian Radar Depok mencoba mencari tahu tingkat pengetahuan masyarakat tentang kota yang disinggahinya, terkhusus pembangunan dan kondisi kekiniannya. Ada 11 indikator dalam survei yang disebar dari 566 responden, sebagai sampel di 11 kecamatan Kota Depok dan beberapa instansi. Survei yang  dilakukan koran lokal tersbesar di Kota Depok, dengan metode pengiriman kuesioner langsung.

Sasarannya, semua elemen masyarakat dan sejumlah profesi. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), ketua lingkungan, guru, pedagang, siswa SMA dan lainnya. Usia responden yang menjawab tertuju 17-24 tahun, 25-40 tahun dan 41-70 tahun.

11 indikator dalam survei tersebut mulai dari pengelolaan pemerintah Pemkot Depok, bidang kesehatan, sarana atau fasilitas pendidikan, tarsportasi publik, kepuasan masyarakat dalam pelayanan, rasa aman dari tindak kejahatan, mengatasi kebersihan serta limbah, mengatasi persoalan banjir, pemberdayaan ekonomi UMKM, upaya Pemkot Depok dalam mengentaskan kemacetan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Dari hasil menyebaran kuesioner, didapati hasil rata-rata dari 566 responden, sebanyak  31 persen puas, 49 persen, kurang tahu 10 persen dan tidak tahu sebanyak 11 persen.

Ada dua indikator dalam pertanyaan tingkat kepuasannya mencapai 46 persen di bidang pendidikan dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pemkot Depok menyentuh 43 persen. Umumnya, kepuasaan tersebut karena adanya kemajuan sarana dan prasarana pendidikan yang meningkat.

Sedangkan kepuasan dalam pelayanan, responden saat ini puas dengan kemudahan yang Pemkot Depok manjakan. Kepuasaan tersebut setelah Walikota membuat kebijakan perijinan satu pintu  maupun via online dalam mengurus administrasi yang dibutuhkan masyarakat Depok. Sementara, dari 11 indikator responden paling tidak puas di Upaya Pemkot Depok dalam mengentaskan kemacetan yang mencapai 85 persen.

Umumnya, dari hasil kuesioner, responden menjawab tidak puas karena masih terjadi kemacetan dimana-mana, dan lalu lintas  semrawut. Disini pemkot tidak ada upaya secara optimal dalam meminimalisir kemacetan yang terjadi setiap hari, terlebih pada saat akhir pekan.

Selain survei dengan menyebar kuesioner, Radar Depok juga mencoba kembali menyasar masyarakat Depok milenial dengan vote di Instagram @radardepok. Kepuasan netizen tentang 11 pertanyaan yang diajukan di 11 hari tersebut, sangat beragam. Teknisnya, tiap hari diajukan satu pertanyaan, untuk pengumpulan suara dari pukul 19:30 sampai 18:30 di hari berikutnya. Jadi, pengumpulan dilakukan selama 23 jam, dengan pilihan suara, hanya puas dan tidak puas.

Selisih presentase yang terbesar ada pada pertanyaan yang bertemakan kesehatan, yakni 72 persen memilih puas dan 28 persen memilih tidak puas dari total 229 suara. Tetapi, ada kebalikannya untuk pertanyaan tentang kepuasan terhadap mengatasi kemacetan. Di tema tersebut, netizen memilih tidak puas sebanyak 66 persen, dan yang puas diangka 34 persen dari total 145 orang.

Sedangkan untuk tema yang lainnya, selisih puas dan tidak puasnya tidak terlalu jauh, yakni tidak lebih dari 10 persen selisihnya.

Pemilih dalam survei di @radardepok dilakukan secara terbuka untuk netizen. Jadi, siapapun bisa memilih puas atau tidak puas dari pertanyaan yang diajukan tiap harinya melalui instastory. Sehingga, jumlah pemilihnya tidak sama di tiap pertanyaannya.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan, Kepala Bindang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban (Binkestib) Dishub Depok, Eddy Suparman menyebutkan, ada beberapa faktor terjadinya penyebab kemacetan. Antara lain, meningkatnya penduduk dan kendaraan. Sedangkan infrastruktur jalanan yang masih kurang. Tidak seimbang atau tidak sembading dengan kapasitas kendaraan roda dua dan empat yang melintas. Perkembangan ekonomi yang signifikan, membuat volume kendaraan roda dua dan empat pun meningkat. “60 sampai 70 persen kendaraan roda dua, sementara sisanya roda empat,” kata dia.

Kemacetan sesuai data Dishub Depok, ada di titik sekolah dan persimpangan jalan. Titik kemacetan di Depok ada sebanyak 30 lokasi. Antara lain, Simpangan Depok, Simpangan Dewi Sartika, Lampu Merah Tugu Adipura, dan masih ada titik lain.

Kondisi ini disebabkan karena berbagai jalur saling bertemu kendaraan. Selain itu, salah satu penyumbang kemacetan adalah angkot. Angkutan umum trayek dalam kota yang berhasil memiliki badan hukum dan terdata di Dishub Depok sebanyak 1.395 kendaraan. Jumlah ini dari 2.853 kendaraan yang ada di Depok. Dari hasil pelaksanaan tersebut, baru sebanyak 48,90 persen. Sedangkan untuk badan usaha pada trayek lintas batas atau mobil bus kecil sebanyak 54,34 persen. Hasil persentase tersebut berjumlah 1.967 yang sudah berbadan hukum dari 3.620 kendaraan yang ada.

“Jadi, angkutan umum trayek dalam kota dan trayek lintas batas atau mobil bus kecil yang lalu lalang di Depok ada 6.473. Angkutan yang tak mengurus badan hukum dikarenakan adanya peremajaan angkutan,” tegasnya.

Sementara meningkatnya pendidikan di Kota Depok, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Tinte Rosmiati. Di 2016 ada anggaran untuk penambahan ruang kelas baru (RKB), rehab dan relokasi. Khusus RKB Sekolah Dasar Negeri (SDN) ada 72 lokal dari 20 SDN, yang dibangun dengan nilai anggaran APBD 2016 sebesar Rp14,5 miliar. Sedangkan rehab SDN sebanyak 59 lokal, dari 18 SDN dengan dana Rp9,4 miliar. Terakhir, ada 8 lokal yang direlokasi untuk satu SDN dengan biaya Rp1,4 miliar.

Di SMPN khusus RKB ada 16 lokal dari 4 SMPN yang dibangun, anggarannya Rp2,8 miliar. Sedangkan rehab hanya 1 SMPN itu pun perbaikannya untuk lima lokal dengan biaya Rp912 juta. “Semua pembangunan di 2016 murni menggunakan dana APBD 2016 dengan jumlah sekira Rp29 miliar,” terangnya.

2017 Dinas Pendidikan memantau pembanguan melalui DAK dari pusat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), memberikan bantuan DAK untuk 91 SD dan SMP negeri maupun swasta sebesar Rp19.510.552.897. Penggunaan DAK akan digunakan untuk rehab bangunan, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) termasuk di dalamnya pembuatan laboratorium dan perpustakaan.

Terpisah, Kasie Pembangunan Gedung Pemeritah dan Fasilitas Publik Disrumkim Kota Depok, Sriyanto menyebutkan, untuk pembangunan sekolah di 2017 ini ada dua SMP, yaitu SMP Negeri 25 di kawasan Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan dan SMP Negeri 26 di kawasan Kelurahan/Kecamatan Beji. Namun yang terealisasi hanya SMP Negeri 26. SMP Negeri 25 tidak terealisasi, karena ada sengketa lahan yang belum selesai antara bagian aset dan pemilik lahan.

Sedangkan rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru untuk SMP Negeri ada tiga sekolah dengan jumlah biaya mengunakan APBD Depok 2017 sebesar Rp13.341.595.000 dan pembangunan ruang kelas baru untuk SD Negeri ada 22 sekolah dengan jumlah biaya Rp16.343.785.000. “Lalu, rehab ruang kelas untuk SMP Negeri ada tiga sekolah jumlah dana sebesar Rp2.084.096.000 dan SD Negeri ada 12 sekolah dengan pemkot mengeluarkan dana sebesar Rp9.675.727.000,” tandasnya.

Pemimpin Redaksi Radar Depok, Iqbal Muchamad mengatakan, survei ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat Kota Depok terhadap kinerja walikota dan wakil walikota selama dua tahun memimpin. “Tidak ada intervensi dari siapapun dan dari mana pun terkait hasil survei ini,” jelasnya.

Survei ini bertujuan, untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Depok.  Survei dilakukan  dalam bentuk kuesioner yang di isi masyarakat Depok. Hasilnya sebanyak 566 kuesioner berhasil di kumpulkan dalam waktu dua pekan. Pertanyaan dalam survei ini dirancang sesederhana mungkin, agar mudah dicerna oleh masyarakat. “Survei dilakukan sekaligus wawancara,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok, belum menyampaikan keterangan secara resminya. Radar Depok telah melayangkan surat permohonan wawancara secara ekslusif berikut dilampirkan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan Walikota dan Wakil Walikota Depok. Surat tersebut  diterima oleh Alin dari Bagian Administrasi Setda Kota Depok, Selasa (6/2/2018). (hmi)

You may also read!

Awas Terpeleset

RUSIA – Kolombia akan segera berhadapan dengan Jepang dalam perhelatan perdana mereka di ajang Piala Dunia 2018 pada Selasa

Read More...

Diintai Swedia, Korea Ganti Nomor Punggung

SAINT PETERSBURG – Pelatih Timnas Republik Korea, Shin Tae-yong punya cara unik membuat bingung Swedia, jelang bentrok dua negara

Read More...

6 Bulan Meksiko Persiapkan Taktik Lawan Jerman

MOSCOW – Arsitek timnas Meksiko, Juan Carlos Osorio mengklaim kemenangan 1-0 pasukannya atas Jerman di matchday 1 Grup F

Read More...

Mobile Sliding Menu