Sebagian Gaji ASN Depok Dipotong Zakat

In Utama

DEPOK – Wacana pungutan zakat dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim sebesar 2,5 persen, hingga saat ini masih menjadi sorotan sejumlah pihak.

Menyikapi hal ini, Walikota Depok Mohammad Idris menilai, semangat mengeluarkan zakat sebaiknya dimulai dari pejabat negara dan kepala daerah, yang memberikan contoh teladan bagi para ASN. Alasannya, lanjut Idris, zakat sangat jelas peruntukkannya secara umum, yaitu pemberdayaan umat dan masyarakat. Tentunya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Depok sudah mengambil zakat dari ASN kota ini.

“Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi nishob dan haulnya,” kata Idris kepada Radar Depok, kemarin (12/2).

Idris menyebutkan, tata kelola zakat diserahkan kepada pihak yang kompeten seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), atau badan pemerintah lainnya yang kredibel. Selain itu, guna meyakinkan masyarakat penyaluran zakat dijamin sampai kepada yang berhak.

“Ini sekaligus membuktikan niat baik pemerintah dalam keberpihakan kepada wong cilik. Pembagian zakat harus merata,” tegas Idris.

Diketahui sebelumnya, pencapaian zakat warga Depok yang dikelola Badan Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok di 2017 mencapai Rp1,79 miliar. Pencapaian sebesar itu didominasi paling dari profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dominan perolehan zakat profesi ASN Depok paling banyak,” kata Ketua Baznas Depok Encep Hidayat, kepada Radar Depok, belum lama ini.

Jumlah penghasilan atau pencapaian zakat di Baznas Depok yang dominan dari ASN Depok, terkumpul baru 60 persen. “Kalau diuangkan sebesar Rp600 juta, kami akan tingkatkan lagi kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan zakat di 2018,” kata dia.

Menurut dia, pencapaian zakat yang dikelola Baznas Depok di 2017 cukup luar biasa. Ini baru dari ASN. Kedepan Baznas akan ekspensi ke coorporait atau perusahaan di Depok, sehingga zakat bisa disalurkan kepada yang membutuhkan.

“Zakat yang didapat ASN merupakan zakat profesi,” jelas Encep.

Ketua MUI Kota Depok, Ahmad Dimyati Badruzzaman mengatakan, pemotongan gaji 2,5 persen untuk zakat dari ASN untuk mengingatkan umat Islam dalam membayar zakat. Dilakukan pemotongan setiap bulan, akan mempermudah umat menjalankan kewajibannya.

“Itu kan memang kewajibannya setiap tahun, kalau niatnya mengingat membayar zakat, itu tidak masalah,” kata Dimyati kepada Radar Depok.

Meski begitu, Dimyati berharap, dalam penarikannya jangan sampai ada paksaan.

Sementara itu, Ketua PD Muhammadiyah Kota Depok Idrus Yahya menuturkan, pihaknya mendukung wacana tersebut jika memang fungsinya untuk mengingatkan umat.

“Namun, harus ada perbedaan dalam pemotongan zakat, beda penghasilan, tentu berbeda juga zakat yang akan dihasilkan. Disesuaikan penghasilannya,” singkat Idrus.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Depok Yuni Indriani mengatakan, walau pun masih wacana sah-sah saja jika nantinya diatur dalam regulasi yang benar dan ada lembaga resmi yang ditunjuk, untuk mengelola dan menyalurkan dana yang terkumpul.

“Artinya ketika sudah menjadi aturan, ya harus diikuti. Lembaganya juga harus jelas kapabilitas dan transparan pengelolaannya. Yang masuk berapa, dikeluarkan berapa, harus transparan, karena menyangkut keuangan,” kata Yuni kepada Radar Depok, kemarin (12/2).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, lembaga pengumpulan zakat wajib mengedepankan akuntabilitas, transparan, masyarakat dan penyetor zakat menginformasikan terhadap insan pers serta praktisi lain.

“Tata cara penerimaan dan penyaluran zakat harus disampaikan kepada publik secara transparan, terbuka dan terus menerus. Sehingga menumbuhkan semangat dan kepercayaan, penguatan kapasitas lembaga tersebut,” kata Yuni.

Ia menambahkan, spirit dari membayar zakat itu adalah membantu para mustahik. Bahkan, saat ini, zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan, kesejahteraan dan merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat.

“Kalau gaji ASN dipotong 2,5 persen untuk zakat, saya rasa tidak masalah, karena memang selama ini kan masing-masing membayar zakat pribadi dan bersifat tidak ada pemaksaan bagi ASN non muslim,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah mengatakan, selama ini ASN dan umat Islam sudah sukarela membangun kebersamaan lewat zakat. “Jika pemerintah akan lakukan ini maka, harus menyampaikan dulu kepada ASN yang muslim akan di apakan dananya, pengelolaannya seperti apa dan lainnya. Harus jelas dulu regulasi dan pengelolaannya seperti apa,” singkat Lahmudin.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mewacanakan melakukan pungutan zakat bagi ASN dengan memotong gaji ASN muslim dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. “Tidak ada kata kewajiban, tetapi pemerintah memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat,” kata Lukman.

Secara teknis, lanjut Lukman bahwa pemotongan gaji ASN untuk zakat itu akan disertai dengan surat kesediaan aparatur terkait. Dengan begitu, ASN Muslim dapat menolak gajinya dipotong dengan mengajukan surat tertulis kepada atasannya. (irw/cr2/cky)

You may also read!

Gerai Salon Cantik Hadir di Depok, Harga Promo Creambath Rp49 Ribu

DEPOK – Gerai Salon Cantik Depok yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Kemirimuka  (Seberang Hotel Bumi Wiyata) Depok, hadir

Read More...

Harkopnas ke-71, Reformasi Koperasi

DEPOK – Guna meningkatkan kualitas, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkomitmen untuk membantu melakukan reformasi total terhadap koperasi yang ada di

Read More...

Syafana Depok Rambah Penjualan Online

DEPOK – Syafana Fashion and Craft, anggota dari Usaha Kecil Menengah Pertanian (UKMP) Kota Depok kian mengembangkan sayapnya. Tak

Read More...

Mobile Sliding Menu