Pegiat Lingkungan Ancam Somasi Pemkot

In Metropolis
IRWAN/RADAR DEPOK
DISKUSI : Para pegiat lingkungan dari RTH Movement mengelar diskusi di Jalan Raya Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, belum lama ini.

DEPOK – Masalah baru kembali menyerang Pemkot Depok. Kemarin, aktivis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Movement bakal men-somasi orang nomor satu di Kota Depok. Keladinya, hingga saat ini Depok baru menyediakan RTH 16,33 persen atau 3.271 hektar dari seharusnya 20.029 hektar atau 30 persen. .

Koordinator RTH Movement, Alferd Sitorus mengatakan, persentase RTH yang tersedia juga bukan hanya berasal dari usaha Pemkot Depok  semata. Angka 16 persen kata dia, merupakan gabungan RTH publik (hasil penyediaan pemkot) dan privat (milik warga).

Jika tidak bisa mencapai 30 persen, Alferd akan  melakukan gugatan hukum kepada Pemerintah Kota Depok yang tidak memenuhi 30 persen RTH. Jika tidak ada tanggapan, kata dia, akan melayangkan ke citizen law suit.

“Tak ada komitmen dari Pemkot Depok, kami akan (mengajukan) somasi kepada walikota dan jajarannya,” kata Alfred kepada Harian Radar Depok, usai diskusi dan konferensi pers di Jalan Raya Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Cipayung, Senin(12/2).

Langkah hukum ini, kata dia, karena kondisi lingkungan di Kota Depok semakin memperhatinkan.  “Proses meja hijau menunggu pemkot bila somasi tak mendapat respon,” tegasnya.

Di sisi lain, lanjutnya, dalam 10 tahun ini Pemkot Depok juga membabat RTH daerah milik jalan dan trotoarnya di sepanjang Margonda. Bahkan, kata dia, mengizinkan pembabatan bambu di bantaran Sungai Ciliwung. “Kondisi itu semakin mempersempit luasan RTH dan menurunkan daya dukung Depok,” kata dia.

Sementara, Pakar Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan, pemkot harus menjabarkan aturan tata ruang menjadi kerja nyata. Dia mencontohkan, pemenuhan target RTH bisa dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. “Paling penting dalam lima tahun ke depan harus fix, seperti satu persen penambahan RTH satu tahun,” ujarnya.

Dengan cara tersebut, pelaksanaan program lebih terukur dan transparan karena bisa ditelusuri luas lahan hingga berapa dana yang dikucurkan dalam pembebasan.

Nirwono menambahkan, pemkot bisa juga menyiasati lahan tanpa pembebasan agar menambah luasan RTH. Seperti keberadaan situ sebanyak 23 situ di Depok. “Jika situ dikembangkan dan terawat, Pemkot mendapat tambahan dari lahan sekitarnya guna dijadikan taman-taman,” kata dia,

Menimpali hal ini, Walikota Depok, Mohammad Idris mempertanyakan tuntutan aktivis tersebut.

“Kalau bisa apa pun aspirasi yang disampaikan itu rasional, sampaikan ke kita dulu, apa sih permasalahannya, kalau dari ketidakadilan RTH, saya bilang dari sisi apa?” ucap Idris.

Walikota juga menyampaikan bahwa pembuatan RTH di luar wilayah pusat kota Depok, tidak bisa semudah itu dilakukan. Karena harus mempertimbangkan infrastruktur di sekitar lokasi.

“Misalnya waktu itu yang diinginkan di daerah Sawangan, akses jalan ke Sawangan kita belum dapat akomodasi yang diakomodasi oleh pemerintah pusat untuk pelebaran jalannya, sehingga kasihan masyarakat kalau nanti main ke alun-alun jalannya macet bisa balik lagi pulang, kasihan. Makanya kebijakan kita mengambil di tengah kota yang relatif bisa terjangkau,” tutur Idris.

Idris mengatakan, Pemkot Depok terus berupaya memenuhi kebutuhan RTH sebesar 20 persen total luas wilayah Depok.

Meski tidak secara rinci menyebutkan RTH mana saja yang dibangun, Idris menyebutkan bahwa pembangunan RTH di Depok sudah mencapai 10 persen. “Pemenuhan RTH publik 10 sekian persen, tinggal 10 persen lagi,” kata Idris.

Terkait upaya hukum, Kepala Dinas PUPR Manto Jorgi menyerahkannya pada Bagian Hukum Pemkot Depok.

Dalam hal ini, memang pemkot belum memenuhi kewajiban RTH 30 persen. Namun, kata Manto, hal ini berdasarkan yang tertera Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. “Jadi tidak memberikan target sampai kapan terpenuhi (RTH),” terang Manto.

Untuk memenuhi hal RTH 30 persen, kata Manto, Pemkot Depok sudah  memetakan lahan RTH untuk memenuhi kewajibannya. “Kawasan sempadan, sungai sudah masuk jalur hijau Depok,” tuturnya.(irw)

You may also read!

Pencairan THR H-7 Ya Bos

DEPOK – Ini perhatian bagi bos-bos yang memimpin perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 6 Tahun 2016 tentang

Read More...

1.800 Paket Sembako Murah Disebar Disdagin Kota Depok

DEPOK – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, kembali menggelar Pasar Murah. Kali ini sasarannya 12 lokasi di

Read More...

Tambah Daya Listrik Diskon 50%

DEPOK – Kabar gembira bagi khalayak di Kota Depok dan tempat beribadah. Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan gratis bagi

Read More...

Mobile Sliding Menu