Uji Coba SSA Habis

In Metropolis
follow :
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
MEMBANDEL : Pengendara sepeda motor melawan arah saat melintas di Jalan Dewi Sartika yang diberlakukan Sistem Satu Arah (SSA), kemarin.

DEPOK–Pemkot Depok mesti bersikap soal kebijakan Sistem Satu Arah (SSA). Gara-garanya, tenggat waktu uji coba SSA sudah berakhir Sabtu (6/1) lalu, yang merujuk Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Nomor: 551.21/018-Dishub/X/2017 yang ditunjukkan dipersidangan, Selasa (3/10/2017).

Kuasa Hukum Masyarakat SSA, Leo Prihadiansyah menjelaskan, dasar hukum pemkot memberlakukan SSA ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Nomor 551.21/013-Dishub/VII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Uji Coba Sistem Satu Arah di Kota Depok, tanggal 03 Juli 2017 Juncto Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 551.21/017-Dishub/VII/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Nomor 551.21/013-Dishub/VII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Coba Manajemen Sistem Satu Arah Di Kota Depok, tanggal 11 Agustus 2017.

“Dalam SK itu sangat simpang siur, karena surat tidak diketahui oleh publik, alias hanya bersifat internal,” kata Leo, usai melaksanakan sidang lanjutan gugatan SSA di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok, Kamis (11/1).

Leo mengatakan, simpang siurnya kabar tersebut terbilang cukup membuatnya bingung. Pasalnya, dengan begitu pemberlakuan uji coba dapat disalahgunakan oleh Pemkot Depok untuk menerapkan kebijakan tersebut secara permanen tanpa ada dasar hukum yang pasti. “Penerapan SSA berawal dari tanggal 29 Juli 2017, tidak ada yang tahu isi SK itu, ada yang bilang 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan,” lanjut Leo.

Lebih jauh ungkap Leo, setelah sidang tanggal 3 Oktober Dishub mèngeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Nomor: 551.21/018-Dishub/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017.

Pada pasal 1 SK tersebut, lanjut Leo berbunyi “Pelaksanaan Uji Coba Manajemen SSA dilaksanankan paling lama 3 bulan”.

“Ini menurut saya yang menjadi acuan, kalau pun tenggat waktu itu diberlakukan dari awal penerapan, ini sangat melewati batas, tapi kalau pemberlakuan itu sejak surat dikeluarkan pun ini sudah habis,” ungkapnya.

Namun, lanjut Leo, hingga saat ini tiga jalan protokol di Kota Depok masih memberlakukan sistem satu arah. Dengan begitu, lanjut Leo, Pemerintah Kota Depok dianggap tidak serius dalam memberlakukan uji coba. “Kalau serius, harusnya peka, waktunya sudah habis, ya cabut dong, keluarkan hasil kajian uji cobanya,” lanjut Leo.

Leo menduga, tidak dicabutnya uji coba SSA merupakan salah satu unsur kesengajaan yang dilakukan Pemkot Depok, untuk mempermanenkan sistem tersebut berjalan di Kota Depok.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Slamet Riyadi mengatakan, Pemerintah Kota Depok harus konsisten dengan pemberlakuan surat keputusan tersebut. Hal tersebut mengingat janji terhadap masyarakat. “SK itu kan memiliki kekuatan hukum, kalau sk tersebut sudah tidak berlaku, berarti uji coba pun harus dicabut,” terang Slamet.

Slamet mengatakan, ada arogansi dari masing-masing pihak baik dari masyarakat maupun Pemerintah Kota Depok. Mengingat persoalan tersebut hingga dibawa ke meja hijau, guna mencarikan solusi.

“Sebetulnya ini tidak perlu masuk ke pengadilan, artinya masyarakat dan pemerintah bersama DPRD bisa mencari solusi bersama. Toh ini kan hasilnya juga untuk kepentingan masyarakat, selama ini Depok terkenal macet, diberlakukan ini untuk mengentaskan macet,” terang Slamet.

Untuk itu, lanjut Slamet, pihaknya mendorong agar Pemerintah Kota dapat melakukan upaya mediasi. “Panggil masyarakat, maunya bagaimana. Pemerintah jangan arogan, toh kalau upaya uji coba ini baik kan untuk masyarakat juga,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Yusmanto mengatakan, surat keputusan tersebut saling berkesinambungan. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2017 dengan surat yang dikeluarkan tanggal 11 agustus 2017 merupakan keputusan yang saling berkaitan.

“Surat tanggal 11 agustus merupakan perpanjangan surat dari 3 Juli,” kata Yusmanto kepada Radar Depok, Kamis (11/1).

Sedangkan untuk surat tanggal 06 oktober merupakan perpanjangan dari surat dari tanggal 11 Agustus. “SK itu kan sifatnya sementara jadi ada jangka waktunya. Kalau habis ya diperpanjang,” lanjut Yusmanto.

Mengingat tenggat waktu yang telah habis jika mengacu pada surat keputusan yang keluar tanggal 06 Oktober 2017. Yusmanto mengatakan, ia belum mendapatkan laporan terkait perpanjangan waktunya.

“Mungkin sudah ya, tapi saya belum tahu, nanti saya cek,” katanya.

Sementara itu, persidangan gugatan perdata atas dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam pemberlakuan SSA di Kota Depok, masih terus berjalan. Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok  mengagendakan pemanggilan saksi dari para tergugat, pada persidangan, Kamis (11/1).

Majelis Hakim yang diketuai oleh Teguh Arifiano dengan hakim anggota Oki Basuki Rachmat dan Darmo Wibisono tersebut, digelar di ruang sidang candra PN Depok, dan mendengarkan keterangan dari enam saksi yang diajukan oleh para turut tergugat yakni Pemerintah Kota Depok, DPRD Kota Depok, dan Polresta Depok.

Dari keterangan para saksi, seluruhnya dikatakan pemberlakuan SSA sangat menguntungkan dan tidak berdampak negatif.(ade)

You may also read!

Eti Hadiri Musrenbang di Jatijajar

follow :DEPOK – Politikus Partai Golkar Eti Susilawati turut andil dalam pembangunan di Kota Depok. Belum lama ini, ia

Read More...

150 Kader Partai Berkarya Depok Ikut Haul Pak Harto

follow :DEPOK – Sebanyak 150 pengurus dan kader DPD Partai Berkarya Kota Depok akan bertolak ke Jawa Tengah, untuk

Read More...

HTA Senang Relawan Hasanah Makin Solid

follow :DEPOK – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo merasa optimis bila pasangan calon Gubernur dan

Read More...

Mobile Sliding Menu