UIII Harus Jatahkan 25 Hektar RTH

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK SAVANA : Padang rumput yang akan dijadikan lokasi pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Kelurahan Cisalak, Sukmajaya.

DEPOK–Pemerintah Pusat memastikan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kota Depok, terlaksana tahun ini. Namun, dari luasan 142,5 hektar di tanah milik RRI, UIII mesti menyediakan 25 hektar ruang terbuka hijau (RTH).

Koordinator bidang Humas dan Komunikasi Publik Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Depok, M. Yunus mengatakan, dari total lahan yang dimiliki pengelola UIII, dapat menyediakan lahan minimal seluas 25 hektar. Dan nantinya itu diperuntukkan sebagai ruang terbuka publik, serta bisa diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Letak lahan yang dimaksud, melingkupi area situs sejarah Rumah Cimanggis, sekaligus menjadikan rumah tersebut sebagai area milik masyarakat yang bisa digunakan pula sebagai museum/kantor pengelola,” kata Yunus kepada Harian Radar Depok, Senin (22/1).

Ruang publik yang harus disediakan oleh pihak UIII, lanjut Yunus, dapat dijadikan sebagai kawasan pendidikan luar ruang, misalnya camping ground, taman keanekaragaman hayati, dan kebun pengamatan.

“Sekaligus ajang masyarakat untuk berinteraksi, berdialog, bercengkerama, berolahraga, atau sebagai lahan ekspresi dan eksplorasi kanak-kanak untuk tumbuh dan berkembang, serta sebagai simbol keberlanjutan kota,” bebernya.

Yunus mengatakan, ruang publik tersebut nantinya tetap merupakan bagian dari wilayah hijau kampus UIII, namun terbuka untuk dimasuki masyarakat luas. “Meskipun harus dibatasi dengan sekat yang memisahkan kegiatan publik dengan kegiatan kampus UIII,” katanya.

Perspektif ini muncul berdasarkan pemahaman para aktifis lingkungan yang tergabung dalam FKH, tentang perlunya institusi resmi yang mewujudkan lahan-lahan hijau untuk kepentingan publik.

Aktifis FKH, Didit mengatakan, jika dibandingkan penguasaan lahan oleh institusi yang melakukan kapitalisasi ruang untuk kepentingan bisnis semata, lebih baik digunakan untuk kepentingan bersama.

“Jadi masyarakat tetap dapat bisa menikmati, jangan dikuasai oleh konglomerat mengingat itu lahan pemerintah dan sesuai UUD 45 masyarakat memiliki hak menikmati hasil kekayaan alam,” katanya. (ade)

You may also read!

Bos First Travel Tak Hadir, Sidang Ditunda Jamaah Kecewa

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Puluhan jamaah korban First Travel kecewa, setelah Pengadilan Negeri (PN) Depok menunda sidang gugatan jamaah First

Read More...

Sehari 20 Pasutri Cerai Periode Januari-Februari 596 Kasus

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Pasangan suami istri (Pasutri) di Kota Depok, sangat mudahnya bilang cerai. Terbukti kemarin, baru medio Januari-Februari 2019 sudah

Read More...

350 PJU Dikendalikan Dari Jauh

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, terus membenahi fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan protokol. Tidak sekedar PJU,

Read More...

Mobile Sliding Menu