OJK Serahkan Penindakan SBL ke Kemenag

In Utama
FOTO : Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kota Depok, Asnawi

DEPOK–Kementerian Agama (Kemenag) diminta terus pantau janji-janji PT. Solusi Balad Lumampah (SBL), yang belum memberangkatkan ribuan jamaah umrah. Keladinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi  tidak bisa ambil sikap terkait prahara yang melanda travel haji dan umroh tersebut.

Kepada Harian Radar Depok, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas perlindungan konsumen bersama Kementerian/Lembaga terkait dalam satgas ini tapi hanya sebatas pencegahan.

Selebihnya, kata dia kewenangan penindakan ada pada kementerian dan lembaga yang menerbitkan izin. “Apabila berpotensi merugikan, maka dikembalikan ke instansi masing-masing dan masyarakat juga harus lapor polisi,” ujar Tongam.

Terpisah, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kota Depok, Asnawi mengatakan, hadirnya persoalan PT. SBL turut memperpanjang deret permasalahan travel haji dan umroh yang ada di Kota Depok. Setelah sebelumnya PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang diduga melakukan penipuan dengan ongkos umroh murah.

“Saya belum tahu bagaimana PT. SBL ini bisa menelantarkan jemaah, tapi yang jelas kasusnya hampir mirip dengan First Travel,” kata Asnawi saat ditemui Radar Depok diruangannya, Kamis (18/1).

Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoranmas tersebut menambahkan, terkait izin yang dimiliki oleh perusahaan travel merupakan kewenangan dari Kementerian Agama RI, sehingga dirinya tidak mengetahui apakah PT. SBL mengantongi izin atau tidak.

“Tapi kalau dia berani beroperasi berarti sudah ada izin, apalagi sudah memberangkatkan jemaah sebelumnya. Tapi itu tidak bisa terlihat di kami (Kemenag Kota Depok),” beber Asnawi.

Jika dilihat dari permasalahannya, PT. SBL mendapatkan sanksi dari Kementerian Agama RI karena dianggap menelantarkan jemaah, akibat high season yang diklaim oleh pemilik perusahaan.

“Sebagai penyelenggara umroh atau haji, seharusnya dia sudah tahu waktu-waktu kapan high season, kapan waktu normal dsb, itu digunakan agar tidak membuat jemaah seolah tidak di bohongi dengan waktu keberangkatan,” lanjut Asnawi.

Untuk itu, Asnawi menambahkan, agar masyarakat dapat cerdas dalam memilih perusahaan travel yang akan dijadikan guide dalam perjalanan umroh atau haji. Menurutnya, ada lima hal yang harus diperhatikan calon jemaah yakni kepastian izin perusahaan, kepastian waktu berangkat, kepastian  biaya, kepastian pesawat dan kepastian akomodasi. “Minimal lima hal itu yang selalu harus ditanyakan oleh calon jemaah,” tandas Asnawi. (ade)

You may also read!

Suami di Depok Cekik Istri Hingga Tewas

DEPOK – Yerimia terbilang sadis terhadap istrinya Risma Sitinjak. Pria berusia 28 tahun itu mencekik Risma hingga tewas, di

Read More...

Luas Tanah Pasar Kemirimuka Depok SK Gubernur dan SHGB Beda

DEPOK – Ada fakta baru yang disajikan dalam pembacaan replik di sidang gugatan Derden Verzet, di Pengadilan Negeri (PN)

Read More...

Hewan Kurban Sehat Diberi Tanda Pin

DEPOK – Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Depok memeriksa hewan kurban di

Read More...

Mobile Sliding Menu