Dewan Ingin ASN Depok Ditambah

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
PEMBAHASAN: Komisi A DPRD Kota Depok saat Raker dengan OPD di Gedung DPRD Kota Depok, Kecamatan Cilodong.

 

DEPOK Sudah tiga tahun ini Pemkot Depok terkena imbas moratorium dari pusat, yang mengharuskan untuk tidak membuka lowongan ASN. Karenannya, dalam rapat kerja bersama OPD terkait, Komisi A DPRD Kota Depok menginginkan di 2018 adanya penerimaan CPNS.

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya menuturkan, dalam raker bersama Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat dan Sekretariat Daerah, pihaknya membahas rencana kerja OPD Leading Sector Komisi A.

“Pertama kita mengevaluasi kinerja OPD di tahun 2017. Selanjutnya meminta penjelasan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018,” tutur Qurtifa kepada Radar Depok.

Terkait BPSDM, lanjut Politikus PKS ini, Kota Depok masih kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, setiap tahunnya banyak ASN yang pensiun, sementara belum ada penerimaan ASN baru. “Kami berharap tahun ini pusat membuka penerimaan ASN,” harapnya.

Terlebih, sambung Qurtifa, Kota Depok sudah tiga tahun terkena moratorium untuk tidak melakukan penerimaan. Padahal, tiap tahunnya ASN di Depok selalu berkurang, baik dari pensiun maupun yang mengajukan mutasi ke daerah lain.

“Jumlahnya semakin berkurang. Jika terus berkurang, nanti bagaimana memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Ini kan bisa jadi tidak ideal antara komposisi ASN dengan masyarakat yang dilayani,” papar Qurtifa.

Tentunya, dalam pembahasan di raker Komisi A DPRD Kota Depok ini dapat menjadi bahan dan sebagai persiapan BKPSDM, lantaran DPRD Kota Depok sudah menanggarkan kegiatan ini dengan nilai Rp1,2 milyar.

“Ini untuk seleksi pengadaan ASN dengan jumlah pelamar CPNS sebanyak 3.000 orang,” terangnya.

Lantaran dari pusat tidak kunjung membuka penerimaan CPNS untuk Kota Depok, jadi anggaran yang sudah dimasukan tidak terserap dan menjadi silpa.

“Tahun lalu juga sudah dianggarkan. Ini sudah dianggarkan dari tahun lalu dan tahun ini juga. Saya berharap Pemkot Depok dapat melobi pemerintah pusat untuk segera menerima CPNS, karena kebutuhan ASN kita masih jauh dari ideal,” ucap Qurtifa.

Sebelumnya, untuk 2018, BKPSDM sudah bersurat kepada pemerintah meminta 100 Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tetap tiap tahun kami ajukan ke pusat, karena tiap tahun ASN pensiun,” kata Kepala BKPSDM, Supian Suri.

Sekarang ini di pemerintah kota dan provinsi, kata dia, belum ada kouta penamabahan ASN. Namun, dalam hal ini BKPSDM terus mendorong dengan mengajukan ASN. Meski keputusan penambahan ASN ada di pemerintah pusat. “Berdasarkan anggaran kami ajukan kurang lebih 100 ASN ke pusat,“ jelas Supian.

Penambahan sebanyak 100 ASN, kata dia, nantinya untuk formasi guru dan tenaga medis. Di Depok, tiap tahun guru ada yang pensiun. Lalu tenaga medis yang diperlukan karena Pemkot Depok akan membangun RSUD di Depok bagian timur.

“Selebihnya tenaga teknis dan teknik. Sisanya untuk admintrasi,” beber dia. (cky/irw)

 

You may also read!

SMPIT NF Depok Berkibar di HKIMO 2018

DEPOK – Empat siswa SMPIT Nurul Fikri (NF) kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional. Kali ini dipersembahkan dari

Read More...

30 Taruna Diberi Penghargaan Bintang Teladan

DEPOK – Sebanyak 30 taruna SMK Nasional Depok kelas XI dan XII meraih penghargaan Bintang Teladan dari pihak sekolah

Read More...

Porseni SMAN 3 Depok Rayakan HUT ke-28

DEPOK – Dalam rangka merayakan HUT ke-28 SMAN 3 Depok, digelar kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni). Kegiatan yang

Read More...

Mobile Sliding Menu