PKPU Tak Pengaruhi Tipidum

In Utama
AHMAD FACHRY /RADAR DEPOK
PELIMPAHAN PERKARA FIRST TRAV EL : Tersangka kasus dugaan penipuan biro perjalanan umroh First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan tiba di Kejaksaan Negeri Kota Depok, Kamis (7/12).

DEPOK–Saat proses pelimpahan tahap dua kasus dugaan penipuan dan penggelapan, PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel kemarin. Kuasa Hukum First Travel, Rusdianto Matulatuwa mengatakan, kepolisian tidak sepatutnya menahan aset First Travel dan melakukan pemidanaan tanpa mempertimbangkan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tengah berjalan.

“Polisi hanya memakai kacamata kuda. Rasa keadilan jangan dilihat dari proses pidana saja. Banyak rasa keadilan bisa diciptakan dari sisi lain termasuk restorative justice,” kata Rusdianto saat mengantarkan kliennya ke Kejaksaan Negeri Kota Depok untuk melakukan pelimpahan tahap dua, kemarin.

Rusdianto menyatakan, sesuai dengan pendekatan pidana, aset itu tidak mungkin bisa dicairkan. Namun, tidak ada salahnya jika polisi menggunakan banyak instrumen lain dalam penyelesaian masalah hukum. Pasalnya, masih ada puluhan ribu calon jemaah yang harus dipenuhi tuntutannya. “Apakah hanya instrumen pidana saja dalam mencari keadilan?” keluhnya.

Ia mengatakan, akan lebih baik apabila aset tersebut dialihan dalam bentuk hal yang berguna salah satunya pinjam pakai. Karena menurutnya, jika aset tersebut dapat dikelola maka jemaah dapat diberangkatkan seperti janji kliennya yang bertanggungjawab dalam pemberangkatan jemaahnya.

“Toh nanti apabila barang bukti ini ditahan kan nggak mungkin dibawa ke PN, dan ditunjukan sudah ada dalam bentuk dokumen. Toh apabila nanti jaksa butuh pembuktian, dia kan bisa memberitahukan pihak kita untuk diperlihatkan disitu,” lanjut Rusdi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari mengatakan, terkait PKPU hal tersebut merupakan diluar kewenangannya sebagai penuntut umum. Ia mengatakan, jika PKPU tetap dijalankan pun hal tersebut tidak menghapus adanya perbuatan pidana.

“Namun bisa saja itu menjadi hal-hal yang meringankan saat proses persidangan nanti,” kata Sufari saat ditemui diruangannya oleh Radar Depok, Jumat (8/12).

Sufari menjelaskan, terkait permintaan kuasa hukum first travel yang menginginkan barang bukti yang diminta untuk dialihkan salah satunya pinjam pakai, ia mengatakan hal tersebut tidak dapat semudah itu karena memerlukan beberapa persyaratan.

“Sesuai dengan hukum acara apa yang menjadi sitaan dari Tipidum tentu masih tetap ada di kita, sampai ada keputusan hakim, siapapun yang mempunyai hak (permintaan kuasa hukum) asalkan dia memenuhi persyaratan persyaratan yang sesuai dengan Kuhap,” lanjut Sufari.

Terkait barang bukti, Sufari mengatakan, belum semuanya diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Depok. Masih ada satu buah mobil dan beberapa benda bergerak lainnya yang belum diserahkan oleh pihak kepolisian.

“Untuk mobil ada satu unit yang rusak, kemungkinan Senin baru kita terima beserta barang lainnya yang belum diserahkan,” pungkas Sufari. (ade)

You may also read!

Suami di Depok Cekik Istri Hingga Tewas

DEPOK – Yerimia terbilang sadis terhadap istrinya Risma Sitinjak. Pria berusia 28 tahun itu mencekik Risma hingga tewas, di

Read More...

Luas Tanah Pasar Kemirimuka Depok SK Gubernur dan SHGB Beda

DEPOK – Ada fakta baru yang disajikan dalam pembacaan replik di sidang gugatan Derden Verzet, di Pengadilan Negeri (PN)

Read More...

Hewan Kurban Sehat Diberi Tanda Pin

DEPOK – Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Depok memeriksa hewan kurban di

Read More...

Mobile Sliding Menu