Pemkot VS RW5 Jatimulya Memanas

In Metropolis

DEPOK-Sengkarut Pemkot Depok dengan warga RW5 Perumahan Sektor Melati, Kelurahan Jatimulya, Cilodong semakin mendidih. Terkini, warga ancam memberhentikan pembangunan taman dan siap mengambil jalur hukum. Sikap itu dilandasi tidak sesuainya konsep taman, dan adanya pembuangan limbah medis, yang tak sesuai perjanjian.

Tim Hukum RW5 Jatimulya, Lukman menegaskan, tetap menolak pembangunan taman yang tidak sesuai konsep, dan mengambil jalur hukum karena pemkot tak mengindahkan keinginan warga. Menurutnya, warga tetap menolak pembangunan taman yang tidak sesuai dengan desain awal. “Prinsipnya kami tetap menolak, karena kami ingin taman dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi nanti disitu mau dibuat pembuangan limbah medis,” ujar Lukman kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Mengenai akan adanya aksi pemberhentian kelanjutan pembangunan taman, pihaknya mengaku nakan mengadakan rapat dengan pengurus RW. Kemarin, pembangunan yang sempat berhentio sudah mulai dikerjakan. “Ini tidak bisa dibiarkan, sementara akan kami rapatkan terlebih dahulu,” tegas Lukman.

Dia menyayangkan sikap arogan Pemkot, menerima atau tidak konsep pembangunan taman tetapi tetap berjalan. “Kalau tetap pakai konsep pemkot percuma aja ada pertemuan dengan berbagai pihak,” kata Lukman.

Lukman mengatakan, Kadis Perumahan dan Pemukiman Kota Depok Wijayanto, gagal paham. Kadis mengatakan warga tidak menolak pembangunan Puskesmas, mungkin karena kadis tidak pernah ikut pertemuan dengan pemda dan warga.

Dalam pertemuan di Kecamatan Cilodong tahun 2016, antara camat, lurah, unsur dinas kesehatan, unsur dinas pertamanan dan warga diwakili ketua RT 01, ketua RT 02, ketua RT 04, ketua RW05 Sektor Melati ditegaskan warga tidak menolak pembangunan dan pelayanan Puskesmas. Sementara, dalam rangka informasi keterbukaan publik, warga meminta legalitas penyerahan fasum-fasos, dan berita acara penyerahannya. “Sebagaimana kami telah menyampaikan hal tersebut ke Pusat informasi dan Dokumen, Kota Depok,” ujar Lukman.

Menimpali permasalahan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof.esor Asep Warlan Yusuf mengungkapkan, pemkot harus menghentikan pembangunan tersebut dengan adanya  keberatan dari pihak warga.  Tapi, mengajukan keberatan  harus logis, wajar, dan rasional.

“Keberatan warga itu harus ada dasar yang jelas. Bila memang pembuatan lpal dan pembuatan limbah medis itu berdampak ke masyarakat  buruk, ya harus distop dulu. Hingga persoalanya selesai,” kata Asep, kepada Radar Depok, kemarin.

Bila ada kesepakatan awal antara Pemkota Depok dan warga dalam membangun puskesmas itu, lalu ada keberatan. Tentunya, harus ditepati perjanjian itu. “Kalau tidak ditepati, ingkar  janji dong,” kata dia.

Terkait persoalan fasos-fasum yang sudah diserahkan ke pemkot dari pengembang perumahan. Tentu sudah menjadi tanggungjawab pemkot dalam mengelola lahan tersebut. “Kalau mau dibangun di area tersebut, warga harus mengetahui, dan bukan izin dari warga. Di negeri ini hukum izin warga itu tidak ada. Yang ada adalah warga mengetahui akan dibangun fasilitas umum,” tuturnya.(cr2/rw)

You may also read!

Disdukcapil Kota Depok Bakar 30 Ribu Blangko e-KTP Rusak

DEPOK – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok memusnahkan 30 ribu blangko Elektronik KTP di Balaikota Depok,

Read More...

Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Disdagin Depok Operasi Pasar

DEPOK – Mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI)

Read More...

NU Depok Serukan Perkuat Kebinekaan

DEPOK – Plt Ketua PC NU Kota Depok, Ahmad Solechan menyerukan ajakan untuk memperkuat kebinnekaan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Read More...

Mobile Sliding Menu