Barang Bukti Pandawa Dilelang

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
VONIS KSP PANDAWA : Terdakwa pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group, Salman Nuryanto di mobil tahanan usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (11/12). Majelis hakim memvonis Bos Pandawa Group tersebut dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda dua ratus milyar rupiah subsider enam bulan kurungan.

DEPOK–Rentetan persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi fiktif berkedok koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Gorup (Pandawa Group), berakhir kemarin. Di sidang ke-25, Majelis Hakim yang diketuai Yulinda Trimurti Asih dengan hakim anggota Y.F Tri Joko dan Sri Rejeki Marsinta, memvonis Bos Pandawa Dumeri alias Salman Nuryanto hukuman penjara selama 15 tahun, dengan denda Rp200 Miliar atau kurungan 6 bulan penjara. Jelas, vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa di sidang sebelumnya. Yang lebih kerennya lagi, semua barang bukti akan disita selanjutnya dilelang dan diserahkan kepada negara.

“Dengan menimbang dakwaan dan tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim mengadili Dumeri alias Salman Nuryanto dengan hukuman penjara selama 15 tahun dengan denda Rp200 Miliar atau kurungan 6 bulan penjara,” ungkap Ketua Majelis Hakim  Yulinda Trimurti Asih yang didampingi Hakim anggota Y.F Tri Joko dan Sri Rejeki, dibarengi dengan ketukan palu sebanyak satu kali saat membacakan amar putusannya, dii Ruang Garuda PN Kota Depok, Senin (11/12).

Diluar persidangan, ratusan aparat keamanan gabungan dari TNI, Polri bersenjata lengkap dibantu Kemanan Dalam PN Kota Depok berjaga mulai dari depan kantor, dalam gedung hingga diruang sidang.

Pengamanan tersebut dilakukan, guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Mengingat, ribuan nasabah sekaligus korban Pandawa Group memenuhi seisi gedung PN Kota Depok ingin mendengarkan hasil keputusan Majelis Hakim.

Meskipun Majelis Hakim memutuskan hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan JPU terhadap Dumeri alias Salman Nuryanto, keriuhan tetap terjadi di luar persidangan. Ribuan nasabah seketika riuh dan membuat majelis hakim berulang kali menegur dan mengetukkan palu sidangnya, untuk menertibkan para pengunjung sidang tersebut.

Keriuhan tersebut dipicu karena ungkapan majelis hakim yang mengatakan kalau seluruh aset Pandawa yang dijadikan barang bukti dalam kasus pidana tersebut disita. Selanjutnya dilelang, dan nantinya hasil lelang tersebut akan diserahkan kepada negara sebagai kas negara.

“Berdasarkan hasil keputusan majelis hakim, seluruh barang bukti akan disita selanjutnya dilelang dan nantinya hasil lelang diserahkan kepada negara sebagai kas negara,” lanjut Yulinda.

Makian dari para nasabah sekaligus korban Pandawa Group seketika menggelegar di gedung PN Kota Depok. Mereka meneriakkan kalau aset tersebut merupakan haknya dan majelis hakim tidak adil dalam menjatuhkan hukumannya.

“Itu bukan hasil korupsi, itu hak kita, kenapa dikembalikan kepada negara, putusannya tidak adil!,” teriak ribuan korban Pandawa berulang kali dan membuat suasana sidang menjadi mencekam.

Usai pembacaan vonis tuntutan terhadap Dumeri alias Salman Nuryanto, suasana sidang masih mencekam. Teriakan, makian, hingga sumpah serapah terus dilontarkan pengunjung. Beragam ekspresi dikeluarkan oleh para korban mulai dari marah, senyum sinis, hingga menangis dikeluarkan oleh para korban seiring menanggapi keputusan hakim tersebut.

Kuasa Hukum Korban KSP Pandawa, Denny AK mengatakan, dirinya yang mewakili ribuan nasabah sangat menyayangkan dengan keputusan hakim yang menyita seluruh barang bukti sebagai kas negara. Padahal menurutnya, para nasabah sudah senang dengan putusan majelis hakim terkait hukuman para terdakwa.

“Kalau untuk hukuman sudah cukup maksimal. Kami mengapresiasi hal tersebut. Tapi majelis hakim harus melihat keputusan pengadilan niaga sebelumnya. Tidak dapat serta merta, mereka memutuskan barang bukti disita negara,” jelas Denny kepada Radar Depok di lokasi persidangan.

Denny menuding, ada oknum dari kejaksaan, majelis hakim dan pihak kepolisian yang bermain dengan kasus tersebut. “Karena sebelumnya ada pasal Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) dari perbuatan Nuryanto dkk. TPPU ini hilang. Apa hal itu yang menjadi tujuan jaksa untuk membuat seluruh aset disita negara,” ucap dia.

Proses hukum menurut dia, tidak selesai sampai di sini. Dirinya bersama korban Pandawa akan mulai berkoordinasi dengan kurator untuk mencari solusi agar semua barang bukti dapat kembali ke seluruh korban.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan kurator untuk melawan. Kami juga akan membuat laporan TPPU,” ucap dia.

Sementara itu, Humas PN Kota Depok, Teguh Arifiano mengatakan, segala keputusan Majelis Hakim merupakan hasil kajian dengan melihat seluruh fakta persidangan dan hasil musyawarah majelis hakim.

Terkait aset yang diputuskan oleh Majelis Hakim untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara, hal tersebut karena aset tersebut merupakan hasil kejahatan dari Dumeri alias Salman Nuryanto dan kawan kawan.

“Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Nuryanto, sehingga seluruhnya harus disita negara,” kata Teguh saat ditemui awak media diruangannya.

Terkait seluruh barang bukti yang telah disita negara, sambung Teguh, para korban bisa menggugat melalui bidang perdata. Tetapi, karena dalam pengadilan niaga aset Nuryanto telah dipailitkan, para korban hanya tinggal berkoordinaai dengan kurator.

“Selanjutnya para korban dapat langsung berhubungan dengan kurator, karena PN Kota Depok hanya mengurusi tindak pidananya saja,” ungkap dia.

Jika Nuryanto dihukum lebih tinggi dengan tuntutan JPU, 26 terdakwa lainnya, divonis lebih rendah dari tuntutan JPU yakni 8 tahun dan denda Rp50 Miliar atau kurungan 3 bulan penjara.

Sambil dibawa ke mobil kejaksaan Dumeri alias Salman Nuryanto masih keukeuh jika dia tidak bersalah dan akan melakukan banding dengan keputusan yang telah dijatuhkan hakim. “Tidak masuk akal, saya tidak merasa melakukan. Saya tidak bersalah,” kata dia sambil di kawal aparat keamanan.

Diketahui, JPU menuntut Dumeri alias Salman Nuryanto dengan hukuman pidana 14 tahun penjara dan denda Rp100 miliar subsider 6 bulan. Karena jaksa meyakini Nuryanto telah terbukti mengumpulkan dana masyarakat secara ilegal.

Sementara, 26 terdakwa lain yang merupakan anak buah Nuryanto atau dikenal sebagai leader diamond dalam bisnis yang dijalani Nuryanto, dituntut dengan hukuman 11 tahun penjara dengan denda Rp100 miliar subsider 6 bulan penjara.

Seluruh leader tersebut antara lain, Madamin, Mochamad Soleh, Dedi Susanto, Ricky Muhammad Kurnia Putra, Yeni Selva, Taryo, Ronny Santoso, Reza Fauzan, Satrunimus Meme Nage, Dakim, Cicih Kusneti, Vita Lestari, Bambang Prasetyo, Nani Susanti, Anto Wibowo, Priyoko Setyo Putro, Arif Rahman Syah, Sabilal Rusdi, Siti Parlia Ningsih, Ii Suhendar, Ngatono, Tohiron, Abdul Karim, Dani Kurniawan, Yeret Metta, dan Subardi.

Korps Adhiyaksa Depok meyakini seluruh unsur dakwaan Nuryanto dan kawan kawan dalam pasal 46 ayat (1) Undang – Undang RI No 10/1998 tentang perubahan UU No 7/1992 tentang perbankan jo pasal 69 UU RI No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti. (ade)

You may also read!

Suami di Depok Cekik Istri Hingga Tewas

DEPOK – Yerimia terbilang sadis terhadap istrinya Risma Sitinjak. Pria berusia 28 tahun itu mencekik Risma hingga tewas, di

Read More...

Luas Tanah Pasar Kemirimuka Depok SK Gubernur dan SHGB Beda

DEPOK – Ada fakta baru yang disajikan dalam pembacaan replik di sidang gugatan Derden Verzet, di Pengadilan Negeri (PN)

Read More...

Hewan Kurban Sehat Diberi Tanda Pin

DEPOK – Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Depok memeriksa hewan kurban di

Read More...

Mobile Sliding Menu