Banding dan Laporkan Majelis Hakim

In Metropolis

 

ADE/RADAR DEPOK SIDANG : Suasana sidang sengketa lahan Tol Desari di Kelurahan Krukut, Limo yang digelar di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok, Kamis (16/11).

DEPOK-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok, menolak gugatan yang diajukan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan Tol Desari atas nama Mawardin Siregar, Kamis (16/11).

Dalam amar putusannya Majelis Hakim yang diketuai oleh Yulinda dengan hakim anggota YF Tri Joko dan Sri Rejeki Marsinta menolak seluruh isi gugatan dengan berbagai pertimbangan yang diantaranya, Majelis Hakim menyatakan kalau proses pembebasan tanah sudah sesuai dengan prosedur. Sedangkan terkait identitas palsu, majelis hakim mengungkapkan belum adanya putusan pidana terhadap identitas palsu tersebut.

Kuasa Hukum Mawardin, Amin Nasution mengatakan, pihaknya menyayangkan pertimbangan Majelis Hakim yang diniliai dipotong-potong dan tidak komprehensif. Terkait pertimbangan tidak adanya putusan pidana. Amin mengatakan, seharusnya pidana dan perdata memiliki pembuktian yang berbeda.

“Kami juga sudah mengajukan prinsipal terkait pencocokkan tanda tangan yang palsu dengan asli, namun itu tidak dipertimbangkan oleh Mejlis Hakim,” kata Amin usai persidangan, Kamis (16/11).

Padahal, lanjut Amin, Majelis Hakim sudah membenarkan adanya dugaan salah bayar saat melakukan Persidangan Setempat (PS). Namun, Amin menyatakan heran dengan keputusan hakim yang menolak gugatannya.

Amin pun membeberkan beberapa kejanggalan selama proses persidangan berlangsung, yakni saat agenda pembuktian. Saat itu, baik penggugat maupun tergugat sudah sepakat untuk melakukan pembuktian, namun, hanya dirinya saat itu yang memberikan pembuktian sedangkan pihak tergugat tidak memberikan bukti.

“Kan aneh, waktu itu kita sudah komitmen (mengajukan pembuktian), lupa saya di persidangan yang ke berapa, tapi kenapa hanya kami (penggugat) yang melakukan pembuktian,” lanjut Amin.

Lebih jauh Amin mengatakan, pada saat pihaknya ingin melakukan inzage (memeriksa berkas) kepada Panitera Pengganti (PP), pihaknya diarahkan untuk meminta izin kepada Majelis Hakim. Padahal, lanjutnya, hal tersebut dapat mencederai proses persidangan.

“Kami dipersulit, dia bilang (PP) suruh izin majelis. Kemudian setelah kami protes, baru diberikan,” lanjut Amin.

Tak hanya itu, saat penyerahan Duplik, tergugat 2 memberikan Dupliknya. Padahal, saat itu tergugat 2 tidak memberikan Replik. Amin menyimpulkan, tergugat 2 dapat melihat berkas meskipun ia tidak hadir dalam persidangan.

“Saat sidang pertama tergugat 2 hadir, tapi belum diperiksa legalitasnya kemudian sidang berikutnya tidak hadir. Tapi kok bisa serahkan duplik, kan ada yang aneh,” lanjut Amin.

Amin menyatakan, pihaknya akan mengajukan banding sekaligus melaporkan majelis hakim kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Terkait teknis persidangan dan juga akan melaporkan kepada Komisi Yudisial terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik.

“Sebelumnya kami juga sedang melaporkan salah satu majelis, dan mungkin kedepan akan kami laporkan ketiganya,” kata Amin.

Diberitakan sebelumnya, Mawardin MP Siregar pemilik lahan seluas 1.832 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136 di Kelurahan Krukut, Limo, merasa dirugikan oleh Tim Pembebasan Lahan Tol Depok-Antasari (Desari), karena diduga salah bayar.

Kejadiannya pada tahun 2013. Waktu itu Mawardin mendapatkan informasi kalau tanahnya dibayar tidak sesuai dengan Apraisal. Karena dibayar sesuai dengan NJOP tanah tersebut yang berbanding jauh harrganya. Sedangkan penerima kelebihan uang tersebut diduga dibayarkan kepada oknum yang mengaku Mawardin. (ade)

You may also read!

Maritza Juara 1 Lomba Baca Puisi di Depok

DEPOK – Proses tidak akan menghianati hasil. Kata-kata tersebut cocok untuk salah satu siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Miftahul

Read More...

Pencak Silat SMKN 2 Depok Sabet Emas

DEPOK – Satu lagi torehan prestasi yang berhasil diukir siswa SMKN 2 Depok. Sebanyak 12 siswa yang diberangkatkan untuk

Read More...

Kemendikbud Ulas Buku di SDIT Al Haraki di Depok

DEPOK – Kemarin (18/4), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan UNICEF mendatangai SDIT Al Haraki. Kedatangan mereka bertujuan untuk

Read More...

Mobile Sliding Menu