Walikota Tunggu SE Menpan-RB

In Metropolis

RADAR DEPOK.COM -Kebijakan Pemkot Depok memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas (Mobdin), ternyata belum fix. Kemarin, Walikota Depok Mohammad Idris pastikan menunggu surat edaran (SE) pelarangan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Tapi, tak menutup kemungkinan bisa diberlakukan jika SE tersebut tidak ada.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, dalam penggunaan mobdin yang akan digunakan ASN untuk mudik, Pemkot Depok akan menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat. Apabila, ada larangan dari Pemerintah Pusat, Pemkot Depok akan mematuhi kententuan tersebut. “Kami akan patuh terhadap arahan dan peraturan,” ujar Idris kepada Radar Depok, kemarin.

Idris menjelaskan, selama belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, berarti Pemkot Depok diberikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dikarenakan guna menghindari terjadinya pencurian kendaraan, atas dasar tersebut Pemkot Depok memberikan kebijakan ASN dapat menggunakan mobdin untuk mudik.

Apabila pusat mengarahkan untuk tidak menggunakan mobdin, sambung Idris Pemerintah Pusat dapat membuat Peraturan Pemerintah maupun surat edaran untuk pemerintah daerah dengan berbagai resikonya, salah satunya pembiayaan operasional penjagaan mobdin. Pemkot Depok belum mengganggarkan pembiayaan penjagaan mobdin, karena keterbatasan anggaran. “Pemerintah Depok masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat,” terang Idris.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menuturkan, kebijakan penggunaan mobdin yang digunakan untuk mudik masih berupa ucapan lisan, belum dilakukan secara tertulis. Penggunaan mobid dinas ASN untuk mudik masih dalam kajian, sambil menunggu surat edaran dari Pemerintah Pusat.

“Masih dalam kajian dan belum diputuskan secara tertulis, karena dimeja saya belum ada,” ucap Pradi.

Pradi mengatakan, apabila hasil kajian dan belum adanya surat tertulis dari kementerian, ASN dapat menggunakan kendaraan dinas. Hal itu dinilai lebih bijak guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Apabila digunakan untuk mudik, mobdin harus dalam kondisi prima. Sehingga saat digunakan kembali dalam menjalankan tugas di Pemkot Depok tidak mengalami masalah. “Kami melihatnya, apabila masih bisa dimanfaatkan lebih baik dimanfaatkan ASN itu sendiri dan tidak boleh orang lain,” tutup Pradi. (dic)

You may also read!

Awas Korupsi Nangka Berujung SP3

DEPOK – Berkas dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan tapos, milik Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto tak ada

Read More...

MR-ORI Depok di Bawah Target Kemenkes

DEPOK– Cakupan imunisasi measle-rubella (MR) dan outbreak response imunization (ORI) difteri 3 di Kota Depok, masih di bawah target

Read More...

Sehat Dimulai dari Cuci Tangan

DEPOK – Memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia (HCTPS). Selasa (16/10), Walikota Depok Mohammad Idris, Dinas Kesehatan (Dinkes)

Read More...

Mobile Sliding Menu