Walikota Tunggu SE Menpan-RB

In Metropolis
follow :

RADAR DEPOK.COM -Kebijakan Pemkot Depok memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas (Mobdin), ternyata belum fix. Kemarin, Walikota Depok Mohammad Idris pastikan menunggu surat edaran (SE) pelarangan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Tapi, tak menutup kemungkinan bisa diberlakukan jika SE tersebut tidak ada.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, dalam penggunaan mobdin yang akan digunakan ASN untuk mudik, Pemkot Depok akan menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat. Apabila, ada larangan dari Pemerintah Pusat, Pemkot Depok akan mematuhi kententuan tersebut. “Kami akan patuh terhadap arahan dan peraturan,” ujar Idris kepada Radar Depok, kemarin.

Idris menjelaskan, selama belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, berarti Pemkot Depok diberikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dikarenakan guna menghindari terjadinya pencurian kendaraan, atas dasar tersebut Pemkot Depok memberikan kebijakan ASN dapat menggunakan mobdin untuk mudik.

Apabila pusat mengarahkan untuk tidak menggunakan mobdin, sambung Idris Pemerintah Pusat dapat membuat Peraturan Pemerintah maupun surat edaran untuk pemerintah daerah dengan berbagai resikonya, salah satunya pembiayaan operasional penjagaan mobdin. Pemkot Depok belum mengganggarkan pembiayaan penjagaan mobdin, karena keterbatasan anggaran. “Pemerintah Depok masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat,” terang Idris.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menuturkan, kebijakan penggunaan mobdin yang digunakan untuk mudik masih berupa ucapan lisan, belum dilakukan secara tertulis. Penggunaan mobid dinas ASN untuk mudik masih dalam kajian, sambil menunggu surat edaran dari Pemerintah Pusat.

“Masih dalam kajian dan belum diputuskan secara tertulis, karena dimeja saya belum ada,” ucap Pradi.

Pradi mengatakan, apabila hasil kajian dan belum adanya surat tertulis dari kementerian, ASN dapat menggunakan kendaraan dinas. Hal itu dinilai lebih bijak guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Apabila digunakan untuk mudik, mobdin harus dalam kondisi prima. Sehingga saat digunakan kembali dalam menjalankan tugas di Pemkot Depok tidak mengalami masalah. “Kami melihatnya, apabila masih bisa dimanfaatkan lebih baik dimanfaatkan ASN itu sendiri dan tidak boleh orang lain,” tutup Pradi. (dic)

You may also read!

Sejarawan Geram Ucapan Jubir Wapres

follow :DEPOK–Setelah ucapan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla, yang menyayat hati. Kini giliran juru bicaranya Husain Abdullah yang

Read More...

Sekali Lukis Pecahkan Dua Rekor Muri

follow :DEPOK-Tembok luar Mako Brimob Kepala Dua Jalan Kol Pol Pranoto, Kelurahan Tugu dan Pasir Gunung Selatan (PGS), Cimanggis

Read More...

Dekopinda Targetkan 150 Koperasi RAT

follow :DEPOK-Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Depok menggelar rapat kerja daerah (Rakerda), Sabtu (19 /1). Di Rakerda tersebut

Read More...

Mobile Sliding Menu