Walikota Tunggu SE Menpan-RB

In Metropolis

RADAR DEPOK.COM -Kebijakan Pemkot Depok memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas (Mobdin), ternyata belum fix. Kemarin, Walikota Depok Mohammad Idris pastikan menunggu surat edaran (SE) pelarangan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Tapi, tak menutup kemungkinan bisa diberlakukan jika SE tersebut tidak ada.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, dalam penggunaan mobdin yang akan digunakan ASN untuk mudik, Pemkot Depok akan menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat. Apabila, ada larangan dari Pemerintah Pusat, Pemkot Depok akan mematuhi kententuan tersebut. “Kami akan patuh terhadap arahan dan peraturan,” ujar Idris kepada Radar Depok, kemarin.

Idris menjelaskan, selama belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, berarti Pemkot Depok diberikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dikarenakan guna menghindari terjadinya pencurian kendaraan, atas dasar tersebut Pemkot Depok memberikan kebijakan ASN dapat menggunakan mobdin untuk mudik.

Apabila pusat mengarahkan untuk tidak menggunakan mobdin, sambung Idris Pemerintah Pusat dapat membuat Peraturan Pemerintah maupun surat edaran untuk pemerintah daerah dengan berbagai resikonya, salah satunya pembiayaan operasional penjagaan mobdin. Pemkot Depok belum mengganggarkan pembiayaan penjagaan mobdin, karena keterbatasan anggaran. “Pemerintah Depok masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat,” terang Idris.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menuturkan, kebijakan penggunaan mobdin yang digunakan untuk mudik masih berupa ucapan lisan, belum dilakukan secara tertulis. Penggunaan mobid dinas ASN untuk mudik masih dalam kajian, sambil menunggu surat edaran dari Pemerintah Pusat.

“Masih dalam kajian dan belum diputuskan secara tertulis, karena dimeja saya belum ada,” ucap Pradi.

Pradi mengatakan, apabila hasil kajian dan belum adanya surat tertulis dari kementerian, ASN dapat menggunakan kendaraan dinas. Hal itu dinilai lebih bijak guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Apabila digunakan untuk mudik, mobdin harus dalam kondisi prima. Sehingga saat digunakan kembali dalam menjalankan tugas di Pemkot Depok tidak mengalami masalah. “Kami melihatnya, apabila masih bisa dimanfaatkan lebih baik dimanfaatkan ASN itu sendiri dan tidak boleh orang lain,” tutup Pradi. (dic)

You may also read!

Naik Level

Sewindu. Tahun ini, 15 Juli 2018 Harian Radar Depok alhamdulillah sudah beranjak usia ke delapan. Perjalanan panjang dilalui dari

Read More...

Semarak, Nobar Final Piala Dunia di Rutan Depok

DEPOK – Nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2018 antara Perancis melawan Kroasia, Minggu (15/7) malam, berlangsung semarak di

Read More...

13 Korban Guru Cabul di Depok Direhabilitasi

DEPOK – Komisi Perlindungan Anak Indoneisa (KPAI), terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok. Teranyar, 13 korban guru WA sudah

Read More...

Mobile Sliding Menu