Penertiban Pasar Cisalak Ditunda

In Metropolis

 

TIDAK JADI : Kasat Pol PP Kota Depok, Dudi Miraz Imaduddin saat berdiskusi dengan perwakilan pedagang Pasar Cisalak Kecamatan Cimanggis, usai gagal pelaksanaan penertiban pedagang Pasar Cisalak, kemarin. Foto: Dicky/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Korps Penegak Perda Depok menunda penertiban pedagang Pasar Cisalak, kemarin. Keladinya,  PT Piranti dengan Pemkot Depok belum ada persamaan persepsi dalam kepemilikan asset Pasar Cisalak dibelakang gedung bangunan baru.

Kuasa Ahli Waris sekaligus karyawan PT Piranti, Sukma Wijaya mengatakan, menolak secara tegas penertiban yang akan dilaksanakan Pemkot Depok melalui Tim Terpadu Kota Depok.

Menurutnya, keberadaan pedagang Pasar Cisalak tidak melanggar aturan, karena mereka tidak berjualan ditanah milik Pemkot Depok. PT. Piranti meminta Pemkot Depok memberikan bukti yang kuat bahwa tanah yang digunakan pedagang merupakan milik Pemkot Depok.

“Kami menolak penertiban, kami mempertanyakan dasar penertiban yang akan dilaksanakan Pemkot Depok,” ujar Wijaya kepada Radar Depok, kemarin.

Wijaya menjelaskan, pihaknya memiliki cukup bukti bahwa tanah tersebut bukan milik Pemkot Depok. Hal itu dikarenakan, tanah yang digunakan pedagang Pasar Cisalak merupakan sertifikat hak milik atas nama Angka Wijaya Hendrikusar dengan luas 5.000 meter. Tidak hanya itu, sertifikat yang dimiliki PT. Piranti memiliki legalisir dari BPN Kota Depok dan membayar pajak.

Wijaya menuturkan, ahli waris pemilik tanah tidak pernah melarang dan menyewakan kepada pedagang tanah yang mereka miliki digunakan untuk berjualan. Hal itu disebabkan, pedagang menggunakan tanah tersebut guna untuk mencari nafkah dalam menghidupi keluarga mereka.

“Kami tidak melarang atau menyewakan kepada pedagang, karena mereka berjualan guna memenuhi kebutuhan hidup,” terang Wijaya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Depok, Dudi Miraz mengatakan, tidak terlaksanakan penertiban pedagang Pasar Cisalak dikarenakan belum adanya persepsi persamaan. Pemilik tanah yakni PT. Piranti memiliki sertifikat hak milik, sedangkan Pemkot Depok memiliki sertifikat hak guna pakai.

Pihaknya, sudah berusaha secara persuasif berdiskusi dengan pedagang dan PT. Piranti dalam rencana penertiban. “Penertiban ditunda karena belum ada persamaan dalam hal asset, sehingga harus disamakan terlebih dahulu,” singkat Dudi. (dic)

You may also read!

Berangkat Haji, Wakil Walikota Depok: Saya Ingin Fokus Ibadah

DEPOK – Lebih dari satu bulan, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna akan cuti dari pekerjaannya di Balaikota Depok. Karena

Read More...

Analis Sebut Ganjil-Genap Bagus

DEPOK – Ganjil-genap di Jalan Margonda Raya saat sabtu dan minggu, dianggap sangat tepat. Adanya penerapan sistem tersebut akan

Read More...

Siluet Presiden Bertebaran di Kampung Lio Depok

DEPOK – Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin itu pesan yang disampaikan warga Kampung Limo, via gambar siluet. Menyambut hari

Read More...

Mobile Sliding Menu