Anggota Dewan Mesti jadi Pengurus Partai

In Politika
Ilustrasi

RADAR DEPOK.COM – Ahmad Nasir Biasane akhirnya sah menjadi Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok. Sebelumnya lewat Muscab beberapa waktu lalu, Nasir didampuk menjadi ketua. Namun baru minggu ini Surat Keputusan (SK) kepengurusan keluar dari DPD Partai Hanura Jawa Barat.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Hanura Jawa Barat, Andi Rustandi mengatakan bahwa SK sudah ditangan bersangkutan (Nasir).

“Sudah diambil SK Ketua DPC  Hanura Depok, sekitar satu minggu yang lalu,” kata Andi, kepada Radar Depok, kemarin.

Andi menjelaskan, kepengursan DPC Partai Hanura Kota Depok yang dipegang Nasir, untuk periode 2017 hingga 2020. Jadi tegas Andi, Nasir memimpin cuma tiga tahun.

“Tidak lima tahun, karena terbentur ada Musyawarah Nasional (Munas) 2020 jadi waktunya tentatif,“ katanya.

Di dalam SK kepengurusan itu terdapat peraturan DPP Partai Hanura nomor A/018 yang keluar di tahun ini. Aturan ini mesti dijalankan oleh seluruh ketua partai di daerah, baik tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Peraturan itu, disebutkan bahwa harus membentuk pengurus partai, tidak alergi dan  harus merangkul tokoh masyarakat untuk bergabung. Selain juga, sinkronisasi pengurus lama dengan yang baru, dan menjadikan anggota dewan dari Partai Hanura, unutk terlibat sebagai pengurus partai.

“Peraturan ini wajib dijalankan, karena perintah dari DPP Partai Hanura,”  tegasnya.

Oleh karena itu, pihkanya akan mengecek kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Depok yang dipimpin Nasir. Apakah menjalankan peraturan atau tidak ?.

“Kami akan melakukan verifikasi faktual DPC Hanura Depok,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, pengurus lama DPC Partai Hanura Kota Depok, Kartika Iriana Hanafi tidak mempermasalahkan. Malah dia menilai langkah DPP Hanura itu baik, dan harus dijalankan oleh ketua yang baru.

“Tapi SK Ketua DPC Hanura Depok harus dilebur terlebih dahulu. Ini kan harus ada pertanggungjawaban sebagai organisasi partai,” katan Kartika.

Untuk itu dia menyarankan agar pengurus yang baru di tubuh Hanura harus ada kepengurusan yang baru. Karena kata dia, kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Depok yang lama sudah tidak ada. (irw)

Tentang Hanura Kota Depok:

. DPP Partai Hanura sudah memberikan surat keputusan, yang menyatakan bila Ahmad Nasir Biasane menjadi Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok.

. SK kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Depok sudah keluar dari DPD Partai Hanura Jawa Barat.

. Kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Depok yang dipegang Nasir untuk periode 2017 hingga 2020.

. Pengurusan Nasir hanya tiga tahun dikarenakan akan adanya Musyawarah Nasional (Munas) 2020.

. SK kepengurusan terdapat peraturan DPP Partai Hanura nomor A/018 yang keluar di tahun ini. Peraturan itu wajib dijalankan oleh Ketua Partai Hanura tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

. Isi peraturan itu diantaranya harus membentuk pengurus partai, tidak alergi dan harus merangkul tokoh masyarakat untuk bergabung, mengsingkronisasikan pengurus lama dengan yang baru, dan menjadikan Anggota DPRD dari Partai Hanura wajib untuk menjadi pengurus DPC Partai Hanura.

. DPD Hanura Jawa Barat akan memverifikasi faktual DPC Hanura Depok.

You may also read!

Baznas bantu korban rumah rusak di bojongsari

Baznas Kota Depok Bantu Tiga Rumah Rusak di Bojongsari

BANTUAN : Baznas Kota Depok di dampingi anggota DPRD Kota Depok dan KecBojongsari mengunjungi rumah

Read More...
volcano team buka kelas

Volcano Team Buka Kelas Reguler Plus

LATIHAN : Atlet Taekwondo Volcano team dari Cakra Rajasa Club berfoto bersama sebelum melakukan pemanasan

Read More...
Alumni FMIPA UI

Alumni FMIPA UI Gelar Pertandingan

TANDING : Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berfoto bersama menjelang pertandingan melawan tim

Read More...

Mobile Sliding Menu