Alat Kelengkapan Beberkan Program

In Politika
SIDANG : Rapat Paripurna masa sidang kedua tahun sidang 2016-2017, Rabu (4/1) dibuka dengan alat kelengkapan DPRD menyampaikan program di tahun ini di Gedung DPRD Kota Depok. Foto :Irwan/ Radar Depok

DEPOK – DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna masa sidang kedua, kemarin. Alat kelengkapan dewan diminta memaparkan program mereka di 2017.

Antara lain, Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok yang akan melakukan rapat kerja, termasuk upaya menegakan kedisiplinan para wakil rakyat.

“Adapun rapat kerja, meliputi rapat kerja internal maupun dengan alat kelengkapan lainnya. Dengan rapat kerja diharapkan koordinasi dan etika kerja dapat terjalin dengan baik. Dengan begitu muncul produktivitas kerja yang optimal,” ujar Anggota BKD, Sri Kustiani.

Setelah itu, Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BPPD) juga mengagendakan pembahasan Raperda di 2017 mendatang antara lain : Dinas Pendidikan tentang revisi Perda nomor 8 Tahun 2010, Dinas Arsip dan Perpustakaan tentang pembinaan minat baca SDM Kota Depok, Dinas Sosial tentang Depok ramah lansia dan DPPKA terkait penyertaan modal di Bank Jabar-Banten (BJB), Dinas Kesehatan terkait Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

“Kami juga akan melakukan rapat koordinasi dengan alat kelengkapan DPRD Depok yang mengusulkan Raperda inisiatif tentang Depok kota hijau, dan Raperda tentang system pembinaan dan pengawasan pelaku niaga dan jasa,” kata Anggota  BPPD DPRD Kota Depok, Rezky M. Noer.

Ketua Komisi A DPRD Depok, Nurhasyim menyampaikan beberapa program kerja yang akan dilakukan Komisi A pada 2017 ini. Di mana Komisi A telah menetapkan beberapa skala prioritas.

“Mendorong terwujudnya organisasi pemerintah daerah yang solid dan kinerja ASN yang profesional, sejalan dengan telah dikukuhkannya dan dilantiknya ASN Depok pada struktur pemerintahan yang baru,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi A juga akan melakukan pengawasan terhadap rencana kerja dan kinerja OPD yang berada di leading sector Komisi A. Komisi A juga akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di tingkat kota hingga tingkat kelurahan.

“Saat ini masih kami temukan pungli terkait admistrasi kependudukan seperti KK, KTP dan Akta Kelahiran. Kami juga akan melakukan pengawasan terhadap penegakkan peraturan daerah,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Depok, H Igun Sumarno mengatakan akan memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota, dalam mempersiapkan RAPBD, selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya APBD.

“Kami juga akan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di antaranya melalui hasil reses anggota DPRD Depok,” katanya.

Selanjutnya, Badan Anggaran juga melakukan penyusunan saran dan masukan dari alat kelengkapan DPRD Depok. “Dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Depok tahun anggaran 2018 dan KUA-PPAS RAPBD Kota Depok tahun anggaran 2018,” pungkasnya. (irw)

You may also read!

korupsi lahan di depok

Tersangka Korupsi di Depok Bolos Sebulan

LAHAN APARTKOST : Suasana lahan untuk pembangunan Apartkost di kawasan Beji Timur yang kini tersandung

Read More...
PSSI Kota Depok

Benahi Managemen, Mohon Rekomendasi Asprov

URUS : Belum lama management Persikad mendatangi Asosisasi Provinsi (asprov) PSSI Jawa Barat untuk melengkapi

Read More...
ular kobra di bojongsari

AMANKAN : Ketua RW14, Daud Sulaiman bersama pawang ular mengamankan ular kobra di rumah kontrakan

Read More...

Mobile Sliding Menu